- ANTARA
VIVA – Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, meminta masyarakat Papua tidak menggelar aksi unjuk rasa terkait penunjukan pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua. Bahkan, Mathius mengultimatum masyarakat jika tetap menggelar aksi, bakal dibubarkan.
“Kami dari kepolisian, tidak memberikan izin untuk melakukan aksi unjuk rasa atau yang menimbulkan kerumunan dalam jumlah banyak. Apabila masih ada masyarakat yang aksi unjuk rasa, kami akan membubarkannya,” kata Mathius saat dihubungi wartawan pada Senin, 28 Juni 2021.
Selain itu, Mathius juga tidak segan-segan untuk menindak secara hukum jika ada masyarakat yang berupaya membuat situasi di Papua tidak kondusif, hingga berujung pada tindakan anarkis. Menurut dia, bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi penanganan pencegahan pandemi COVID-19.
Baca juga: Plh Gubernur Papua, Kemendagri Ingin Pelayanan Publik Lancar
"Saat ini varian COVID-19 sedang berkembang, dengan mengumpulkan banyak orang tentunya dapat menyebarkan COVID-19 itu kepada siapa pun yang mengikut aksi unjuk rasa," ujarnya.
Mathius mengatakan Gubernur Papua, Lukas Enembe juga telah mengimbau masyarakat Papua supaya tidak menggelar aksi unjuk rasa dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban tanah Papua.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta masyarakat Papua tidak terprovokasi atas ragam informasi yang membanjiri lalu lintas media sosial mengenai penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua.
Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus di Jayapura, Minggu, 27 Juni 2021, mengatakan Lukas Enembe meminta agar tidak memberi ruang kepada segelintir kelompok yang memiliki kepentingan lain. Terutama bagi kelompok yang ingin memisahkan Papua dari NKRI dengan menunggangi situasi ini, sebab gubernur tidak ingin rakyat menjadi korban.
"Gubernur Papua Lukas Enembe melihat dan memantau kondisi rakyatnya di Papua pasca berita menyoal penunjukan Plh Gubernur Papua mengisi ruang-ruang publik melalui media massa maupun media sosial," katanya.
Menurut Rifai, Lukas Enembe memohon kepada masyarakat Papua untuk menahan segala rencana aksi turun ke jalan atau kegiatan lainnya yang menciptakan kerumunan terlebih kondisi pandemi COVID-19 yang kini tengah bereskalasi.
PSI Buka Pendaftaran Bagi yang Ingin Maju Pilkada, Siapa Saja Bisa Ikut
Partai Solidaritas Indonesia (PSI), membuka pendaftaran untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2024. Pendaftaran dibuka 26 April 2024, sampai 1 Agustus 2024.
