- ANTARA/Luqman Hakim
VIVA – Kasus COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta terus meningkat dan rekor baru penambahan jumlah pasien terinfeksi virus corona dicatatkan setiap hari.
Pada Senin, 28 Juni 2021, misalnya, jumlah pasien positif COVID-19 di DI Yogyakarta kembali memecahkan rekor, yakni tambahan 859 pasien.
Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) DI Yogyakarta memberikan masukan kepada Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X.
Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah sekaligus Pengarah MMMC DI Yogyakarta, Arif Jamali Muis, meminta Sultan HB X untuk menarik rem darurat agar PPKM di DI Yogyakarta harus lebih ketat lagi.
“Kami menilai perlu diambil kebijakan pembatasan sosial berskala DIY yang lebih ketat untuk menekan/menurunkan potensi penularan di antaranya dengan menekan mobilitas pekerja, maksimalkan skema kerja WFH (work from home) bagi semua ASN di DIY dan pekerja sektor formal lain dalam satu sampai dua pekan ke depan, kecuali di sektor-sektor vital,” ujar Arif dalam keterangan tertulisnya, Senin, 28 Juni 2021.
Arif menyarankan pula kepada Sultan untuk menghentikan dan menunda semua kegiatan yang potensial menimbulkan kerumunan, tanpa terkecuali, termasuk kegiatan pariwisata, pembelajaran tatap muka sekolah, kegiatan sosial dan ritual keagamaan, sampai penularan dapat dikendalikan.
“Kemudian menggelorakan solidaritas dan modal sosial masyarakat, diantaranya aktivasi satgas RT/RW/Dukuh/Desa, disertai sikap sembodo dari Pemerintah dengan tutur atau pelatihan taktis, motivasi, pendampingan satgas komunitas oleh Pemdes/Pemkab dan Pemprov, uwur atau memberi sumberdaya pada komunitas, serta sembur, yaitu dengan doa, kebijakan yang kredibel, konsisten, bisa dipercaya,” ujarnya.
MCCC DIY juga mendesak Sultan agar memberikan jaminan bagi relawan dan pekerja medis dalam bentuk pemenuhan hak-hak mereka secara tepat waktu.
Pemerintah diminta menjamin ketersediaan kebutuhan respons medis berupa alat pelindung diri sesuai standar, farmasi/obat-obatan, termasuk kebutuhan oksigen medis yang beberapa waktu belakangan ini kebutuhannya meningkat drastis dan sempat langka.
Program vaksinasi di DI Yogyakarta, menurutnya, harus diselenggarakan secara lebih massif, merata, dan berkeadilan dengan melibatkan lebih banyak sumberdaya dan modal sosial.
“Keberadaan Puskesmas, Polindes, Bidan Desa serta sumberdya medis/kesehatan di Perguruan Tinggi di DIY agar dimobilisasi untuk akselerasi vaksinasi. Kelompok-kelompok rentan seperti difabel, pekerja sektor informal, perlu mendapat afirmasi sebagai kelompok sasaran vaksinasi di DIY,” katanya.
