8 Kali Berturut, Kemenhub Raih Opini WTP dari BPK
- ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
VIVA – Kementerian Perhubungan atau Kemenhub kembali mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP ini merupakan yang kedelapan kali berturut diraih Kemenhub sejak 2013.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima laporan BPK ini tentang laporan keuangan Kemenhub Tahun 2020. Penyerahan diserahkan langsung oleh Anggota I BPK Hendra Susanto, Rabu kemarin, 30 Juni 2021.
Budi mengatakan dengan pencapaian ini sebagai realisasi nyata Kemenhub terkait pengelolaan keuangan yang akuntabel.
“Predikat ini merupakan wujud dari komitmen kami dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Capaian ini menjadi motivasi kami untuk terus terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas," kata Budi dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 1 Juli 2021.
Budi mengapresiasi tim pemeriksa dari BPK yang dinilainya sudah profesional menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan Kemenhub Tahun 2020. Pun, ia juga memuji kinerja jajaran di Kemenhub yang sudah bekerja optimal sehingga meraih kembali WTP.
Dia bilang selanjutnya nanti Kemenhub fokus menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK. Menurutnya, hal ini mesti merumuskan dengan langkah dan rencana aksi atau action plan.
Budi menyampaikan salah satunya dengan menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK.
Selain itu, upaya lainnya dengan membuat pelatihan berkelanjutan kepada kantor/satker terkait pengadaan barang dan jasa. Lalu, menurutnya perlu langkah untuk meningkatkan fungsi pengawasan internal untuk mendongkrak tata kelola dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
Kemudian, penting juga melakukan peningkatan kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga optimal dalam melakukan pengendalian.
“Kami berupaya untuk menyelesaikan seluruh permasalahan sesuai rekomendasi BPK,” tutur Budi.
DPR hingga Guru Besar IPB Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut, Soroti Potensi Denda Tambang Rp104,43 Triliun
DPR dan Guru Besar IPB mendesak BPK mengevaluasi opini WTP Kemenhut di tengah sorotan potensi denda administratif tambang di kawasan hutan senilai Rp104,43 triliun.
