Cara Lemhannas dan BPK Perkuat Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
- Istimewa
Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI bersama PKN-I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meluncurkan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).
Melalui sistem ini, Lemhannas RI berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap hasil temuan rekomendasi BPK-RI melalui aplikasi SIPTL yang lebih efektif dan efesien.
Aplikasi ini diluncurkan di tengah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) 2024 Lemhannas RI yang dilaksanakan di atas KRI Semarang 594, Rabu, 7 Februari 2024.
Ilustrasi Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
"Kami terus berkolaborasi dengan BPK RI dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang akuntabel guna mendukung pencapaian tujuan strategis negara," kata Plt Gubernur Lemhannas RI Marsdya Maman Firmansyah, Jumat, 9 Februari 2024.
Menurut Maman yang didampingi Sestama Lemhannas RI Komjen Pol RZ Panca Putra aplikasi SIPTL ini sebagai bukti komitmen Lemhannas RI dalam rangka berupaya mempertahankan hasil penilaian keuangan yang sudah 8 kali berturut-turut sejak 2015 sampai 2022 mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Sistem ini akan membantu memantau sejauh mana ketaatan Lemhannas RI dalam memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan yg lebih efektif dan efesien," ungkap Maman.
Pada sambutannya Pimpinan PKN I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat atas diluncurkannya Aplikasi SIPTL ini.
Lemhannas RI, kata dia menjadi Lembaga yang pertama kali menggunakan dan meluncurkan aplikasi SIPTL ini di jajaran K/L yg berada dalam pengawasan PKN-I BPK RI.
"Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah dalam meningkatkan dukungan anggaran bagi Lemhannas RI, mengingat kedudukannya sebagai Lembaga Struktural setingkat kementeriaan yang berada di bawah Presiden," ujarnya.
Lebih jauh Nyoman mengatakan dengan tugas Pokok Lemhannas yang mendidik calon pemimpin nasional yang berwawasan kebangsaan serta memberi kajian strategis kepada Presiden dalam merumuskan Kebijakan strategis, maka sudah selayaknya Lemhannas RI mendapat perhatian serius terkait dukungan anggaran.
"Kami juga akan mendorong untuk mengirimkan tenaga auditor BPK RI guna mengikuti pendidikan di Lembaga ini," katanya.
