- VIVA/Muhamad AR
VIVA – Masuknya sejumlah warga negara asing atau WNA asal China ke Indonesia di tengah kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali jadi sorotan. Sebab, masuknya WNA China itu memunculkan pertanyaan.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher ikut mempertanyakan masuknya 20 WNA asal China saat PPKM darurat Jawa Bali. Menurut dia, masuknya WNA asal China menimbulkan pertanyaan publik seperti terkesan diistimewakan dalam PPKM darurat.
Bagi Netty, PPKM Darurat tidak menjamin terhentinya penyebaran virus COVID-19. Apalagi jika penerapannya setengah-setengah. Jangan sampai Masyarakat tidak percaya dengan kebijakan PPKM darurat karena pemerintah tidak tegas dan masih mengizinkam WNA masuk.
"Pemerintah harus tegas dalam mencegah masuknya TKA yang diduga dapat menjadi sumber penularan. Jangan sampai publik menilai pemerintah hanya lip service dalam kebijakan pengendalian COVID-19. Kita khawatir PPKM darurat bisa jadi tidak efektif," kata Netty, Selasa 6 Juli 2021
Lebih lanjut, dia menambahkan, PPKM akan efektif bila ada konsistensi kebijakan penanganan COVID-19 yang bermuara pada penurunan laju jumlah warga yang terkena virus mematikan tersebut. Kata dia, jika pemerintah tidak konsisten, maka hasilnya tidak akan maksimal.
"Pemerintah harus konsisten, jika ada kebijakan pengetatan maka pemberlakuannya harus diterapkan secara adil dan menyeluruh kepada warga maupun pendatang, di kawasan yang terkena aturan maupun tidak," ujar Netty.
Pun, mengutip Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ia bilang lonjakan kasus di Indonesia salah satunya diakibatkan adanya varian baru dengan daya sebar lebih kuat yang berasal dari luar negeri. Virus ini tidak cukup dilawan dengan sekadar menunjukkan sertifikasi vaksin dan hasil negatif tes PCR sebelum berangkat.
"Tes seharusnya dilakukan juga di setiap pintu masuk negara dan bandara. Tidak ada jaminan selama perjalanan tidak terjadi penularan. Bukankah sebaiknya ditutup dulu pintu masuk TKA ke Indonesia untuk mencegah terjadinya penyebaran virus varian baru?" kata Netty
Adapun Taiwan dan Hong Kong sudah menetapkan Indonesia sebagai negara berstatus risiko tinggi penularan COVID-19, seperti India. Jepang dan Arab Saudi pun diketahui melakukan pengetatan izin masuk bagi pendatang dari Indonesia.
"Demi keselamatan rakyat dan martabat bangsa, pemerintah seharusnya melakukan hal yang sama terhadap pendatang yang berasal dari negara beresiko dan endemik varian baru COVID-19," ujar Netty.
