- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Sejumlah tempat terutama milik pemerintah, dialih fungsikan untuk menjadi rumah sakit darurat COVID-19, baik bergejala maupun yang non gejala atau untuk isolasi mandiri (isoman) pasien COVID-19. Terutama pasca kasus ini terus melonjak dan rumah sakit tak mampu lagi menampung lonjakan pasien.
Pada 14 Juli 2021 kemarin kasus positif COVID-19 bertambah 54.517 sehingga totalnya 2.670.046 kasus. Pasien sembuh bertambah 17.762 menjadi 2.157.363 orang. Pasien meninggal bertambah 991 menjadi 69.210 orang.
Tempat perawatan dan isolasi mandiri menjadi sangat sulit. Bahkan untuk menguburkan jenazah yang meninggal pun harus antri. Lalu muncul usulan, agar gedung DPR dialih fungsikan menjadi RS Darurat COVID-19.
Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno menilai khawatir karena keterbatasan fasilitas di gedung dewan tersebut.
"Gedung DPR tidak memiliki fasilitas untuk menjadi gedung isolasi mandiri. Justru kami khawatir keterbatasan fasilitas di DPR akan menyulitkan warga untuk melakukan isoman dan bahkan berpotensi memperburuk kondisi kesehatannya," kata Eddy, dalam keterangannya, Kamis 15 Juli 2021.
Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi VII DPR itu mengusulkan, agar rumah jabatan atau rumah dinas anggota DPR, bisa digunakan. Yakni yang ada di Kalibata dan Ulujami.
"Selain merupakan hunian yang layak dan memiliki fasilitas relatif lengkap, pemantauan terhadap warga yang terpapar juga mudah dilakukan, karena keberadaannya di sebuah komplek yang menyatu," jelasnya.
Kompleks DPR memang tidak semua digunakan oleh anggota. Walau ada yang menggunakannya, menurut Eddy anggota dewan bisa mencari alternatif tempat tinggal lain jika rumah dinas digunakan sebagai tempat isoman pasien COVID-19.
"Rata rata anggota DPR memiliki alternatif atau pilihan untuk pindah dan tinggal di tempat lain atau kembali ke dapilnya. Sementara warga belum tentu memiliki pilihan untuk tinggal ditempat selain rumahnya," katanya.
Ditempat terpisah, Aktivis Gerakan 1998, Lutfi Nasution mengatakan dirinya setuju dengan usulan tersebut.
"Itu bagus dan harus didukung. Bangsa ini harus memiliki wakil-wakil rakyat yang peka dan kongkrit berbuat untuk rakyat dalam menangani pandemi," katanya.
Ketua Gerakan Anti COVID-19 (GAC) JB 031 ini menilai, semua pihak terutama di pemerintahan baik eksekutif dan legislatif, harus bersama-sama menanggulangi pandemi ini. Mengesampingkan perbedaan di tengah penderitaan rakyat, dan tidak saling menyalahkan.
"DPR dan pemerintah harus bersinergi dalam perang melawan COVID-19. Buang jauh-jauh perbedaan dan polemik, jangan saling menyalahkan dan merasa paling benar, hari ini rakyat sedang susah. Sudah satu tahun lebih kita dihantui COVID-19 yang sudah banyak merenggut nyawa orang-orang terdekat kita dan memiskinkan rakyat. Saatnya kita bersatu melawan COVID-19," tambahnya.
Wakil Ketua Kampung Tangguh Jaya (KTJ) RW 09 Kelurahan Grogol mengingatkan agar anggota DPR RI kembali ke dapilnya untuk membantu meringankan kesulitan ekonomi dan memberikan vaksin untuk konstituennya.
"Situasi sulit seperti ini rakyat memanggil wakilnya yang sekarang duduk di gedung DPR, anggota DPR punya tanggung jawab moral dan politik untuk membantu meringankan kesulitan ekonomi dan mempercepat proses vaksinasi untuk wujudkan herd immunity agar kita bisa hidup normal seperti sedia kala," jelasnya.
