- DPR RI
VIVA – Wakil Ketua MPR Arsul Sani meminta agar di tengah pandemi COVID-19 yang masih tinggi ini, para pejabat tinggi pemerintahan memperbaiki gaya maupun konten komunikasi publiknya. Arsul menyoroti ramainya komentar publik baik yang mempertanyakan, mengkritisi dan bahkan mencela pernyataan Menko Marves Luhut Panjaitan soal COVID terkendali. Namun kemudian disusul ada statement bahwa varian Delta COVID-19 tidak terkendali.
Pernyataan lainnya yang disoroti adalah ketika pemerintah mengatakan tidak menduga COVID-19 akan naik begitu cepat. Namun belakangan ini justru ada pernyataan yang mengatakan bahwa pemerintah sudah menduga bahwa COVID-19 akan naik.
"Konsistensi dan ketepatan konten-nya harus diperbaiki agar wibawa pemerintah terjaga. Bahwa pemerintah terus dan sedang bekerja mengatasi pandemi COVID-19 ini meski harapan masyarakat agar COVID-19 ini menurun belum terpenuhi," kata Arsul kepasa wartawan, Sabtu 17 Juli 2021
Wakil Ketua Umum PPP ini juga mengkritik ramainya pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendi tentang darurat militer karena pandemi COVID-19 ini. Pernyataan ini kemudian sampai dikoreksi oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Menurut Arsul, ikhtiar pemerintah juga tidak boleh dikecilkan namun di sisi lain jajaran pemerintahan juga jangan membuka ruang yang mengurangi apresiasi publik terhadap ikhtiar tersebut. Pemerintah tidak boleh menimbulkan konten dan gaya komunikasi publik yang tidak konsisten dan tidak pas yang membuat publik jadi ragu.
Arsul mengatakan bahwa beberapa bulan lalu dirinya juga sudah menyuarakan perlunya jajaran pemerintahan memperbaiki komunikasi publiknya. Pola komunikasi pemerintah sempat membaik beberapa waktu lalu.
Namun ketika kurva keterpaparan COVID-19 ini naik tajam, Arsul melihat problem gaya dan konten komunikasi publik jajaran pemerintahan ini muncul kembali. Menurutnya, hal ini bisa jadi muncul karena karakter asli pejabat tertentu yang sulit berubah.
"Tapi, kalau urusan komunikasi publik ini tidak mau berubah ya jangan berharap wibawa pemerintah akan tetap baik," ujarnya.
Soal Utang Rafaksi Minyak Goreng ke Pengusaha, Kemendag: Mudah-mudahan Mei Selesai
Kementerian Perdagangan mengungkapkan, utang selisih harga atau "rafaksi" minyak goreng akan dibayarkan ke para pengusaha di sektor tersebut pada Mei 2024.
