VIVA - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyatakan rencana pemerintah melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 pada 26 Juli mendatang, jika data tren penularan menurun, mutlak harus dibarengi dengan peningkatan jumlah testing dan tracing. Sebab, semakin banyak jumlah testing dan tracing, semakin riil juga data penularan dengan kondisi penularan sebenarnya di lapangan.
"Namun, apa kita lihat dalam beberapa hari terakhir justru kondisi sebaliknya, yakni jumlah testing yang semakin menurun," kata Charles melalui keterangan persnya, Kamis, 22 Juli 2021.
Bahkan, lanjut dia, jumlah testing pada Rabu, 21 Juli 2021, atau sehari setelah Presiden Jokowi mengumumkan perpanjangan PPKM level 4, malah menurun menjadi 153.330 spesimen, atau terendah selama sepekan terakhir.
"Penurunan jumlah testing dan tracing ini seharusnya tidak boleh terjadi dengan alasan apapun. Ketika kita sedang menghadapi kondisi darurat seperti ini, jumlah testing dan tracing justru harus ditingkatkan berkali-kali lipat, bahkan kalau perlu hingga 1 juta testing per hari," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.
Baca juga: Luhut Jelaskan Arahan Jokowi Soal PPKM Level 4, Bukan Darurat
Dengan jumlah testing dan tracing yang tinggi, kata Charles, diharapkan data angka penularan bisa mendekati kondisi sebenarnya sehingga keputusan yang diambil pemerintah di akhir masa perpanjangan PPKM level 4 ini juga tepat.
"Kesalahan data dalam rencana pelonggaran PPKM level 4 tidak boleh terjadi, agar gotong-royong seluruh elemen bangsa dalam penanggulangan Covid-19 selama ini tidak menjadi sia-sia," katanya.
Charles menambahkan selain testing dan tracing, memperbanyak isolasi berikut sarana dan prasarananya juga kunci untuk meredam laju infeksi.
"Jadi kalaupun pelonggaran PPKM Level 4 dilakukan, asal jumlah tesnya banyak dan terlacak, maka pasien Covid-19 bisa segera diisolasi untuk mencegah penularan," katanya.
Pemerintah kembali memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli 2021 mendatang. Namun, kini istilah PPKM darurat disebut dengan PPKM level 3 dan 4.
Menurut Instruksi Menteri Dalam Nomor 22 Tahun 2021, kebijakan baru ini berlaku bagi sejumlah daerah. Penetapan level tersebut ditentukan berdasarkan tingkat risiko penularan Covid-19 di masing-masing daerah.
