- Istimewa
VIVA - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono mengatakan jumlah kasus COVID-19 di tanah air masih tinggi. Per 27 Juli 2021 tercatat 3.239.936 kasus positif COVID-19, kasus sembuh 2.596.820, dan korban meninggal mencapai 86.835 orang.
Dampaknya, PPKM Darurat diperpanjang hingga 25 Juli, dan diperpanjang lagi hingga 2 Agustus 2021, dengan mengubah istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 3-4.
Argo mengakui adanya penolakan masyarakat atas kebijakan pemerintah itu. Bahkan, tadinya penolakan yang bersifat personal kini ada kecenderungan menjadi gerakan massa yang terkonsolidasi. Sebagaimana terjadinya aksi penolakan di sejumlah daerah.
Namun, dia menegaskan akan mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani aksi-aksi tersebut.
“Karenanya, pemolisian masyarakat yang berbasis komunitas perlu untuk lebih ditingkatkan sebagai upaya persuasif dalam membangun kesadaran masyarakat yang patuh dan disiplin pada protokol kesehatan, yang pada gilirannya menghasilkan dukungan penuh kepada pemerintah dalam setiap kebijakan menekan kasus COVID-19,” kata Argo dalam webinar, Rabu, 28 Juli 2021.
Baca juga: Kapolda Jatim dan Pangdam Patroli Pantau PPKM dan Cek Isolasi Terpusat
Menurut Argo, Polri bersama TNI utamakan melakukan vaksinasi dan pembagian bansos dalam membantu pemerintah mengendalikan pandemi COVID-19.
Di samping Polda dan Polres, menurut Argo, pihaknya akan membuat posko di tempat-tempat mobilitas masyarakat untuk melakukan vaksinasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menghadapi pandemi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengapresiasi langkah Polri dalam turut membantu pemerintah menekan laju penularan COVID-19. Dia menilai Polri telah melakukan yang terbaik dalam menangani pandemi COVID-19.
"Melaksanakan vaksinasi hingga ke tingkat Polsek," kata Sahroni.
Sahroni berharap semua pihak harus bersama-sama melakukan tolong menolong untuk mengatasi pandemi COVID-19 agar turun pelan-pelan.
Ia juga mengapresiasi langkah restorasi justice yang dilakukan Polri untuk mengedepankan fungsi edukasi daripada mempidanakan pelanggar PPKM. Tapi ia minta agar Polri tetap melakukan tindakan hukum bagi penyebar kabar bohong terkait pandemi COVID-19.
"Tetap semangat dan tetap humanis," kata Sahroni.
Senada dengan Sahroni, anggota Kompolnas Poengky Indarti dan sosiolog Universitas Nasional, Ermawati Chotim, juga mengapresiasi langkah Polri bersama TNI dalam ikut mengendalikan penularan COVID-19.
