- VIVA/Andri Mardiansyah
VIVA – Sidang Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Ranperda RPJMD DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang diselenggarakan pada Rabu pagi, 18 Agustus 2021 berujung ricuh. Aksi lempar mikropon, banting meja hingga baku hantam sesama legislator pun terjadi.
Belum diketahui pasti penyebab kericuhan itu terjadi. Namun dari video berdurasi 7.40 menit yang beredar luas di media sosial, kericuhan bermula ketika ada seorang legislator meminta Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra untuk menyerahkan tampuk pimpinan sidang kepada wakil pimpinan yang lain.
Seiring itu, juga ada seorang legislator lainnya yang menyebutkan bahwa Dodi Hendra masih menjabat sebagai Ketua DPRD.
Dari situ, hujan interupsi mulai. Situasi semakin panas setelah ada lagi seorang legislator yang menyampaikan dengan nada keras karena mikropon dalam kondisi mati. Ia pun meminta kepada sekretariat untuk menghidupkan kembali mikropon itu. Situasi di dalam ruang rapat yang juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda itu kian rusuh hingga legislator yang membanting mikropon dan melempar asbak.
Meski legislator lain dan petugas Satpol PP berusaha untuk melerai namun aksi baku hantam sesama wakil rakyat terus terjadi. Bahkan berlanjut hingga keluar ruangan sidang. Pimpinan sidang pun terpaksa harus menyekors rapat tersebut.
Pada menit akhir video yang beredar itu, Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda sempat bicara. Ia sempat mengimbau untuk berikhtiar dingin dan tidak melakukan tindakan anarkistis. Apalagi mengingat Paripurna tersebut ditonton oleh banyak orang. Namun saat menyampaikan imbauan itu, kericuhan kembali terjadi. Bupati pun kemudian akhirnya terdiam.
“Rekan-rekan saya, teman-teman saya, kita semua adalah tokoh masyarakat. Saya mengimbau karena paripurna ini ditonton banyak orang. Apa pun yang terjadi, mari kita berikhtiar dingin. Berbicara adalah hak anggota dewan tapi tidak boleh anarkis,” ujar Bupati Solok.
Rampung Lebih Cepat, Gedung DPRD Gunungkidul yang Habiskan Rp36 M Bisa Dipakai Bulan Juli
Pembangunan gedung baru DPRD Gunungkidul senilai Rp36 miliar menyuguhkan perubahan signifikan dalam pelayanan publik bagi warga.
