- ANTARA/M. Fikri Setiawan
VIVA – Langkah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam memulangkan Pekerja Migran Indonesia dari Suriah ke Indonesia dinilai tepat meski diketahui status mereka Ilegal. Sebab, bagaimanapun juga hal tersebut dinilai tetap jadi tanggung jawab pemerintah.
Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin mengatakan kalau BP2MI berperan penting dalam melayani dan melindungi para PMI yang berkontribusi besar terhadap pendapatan devisa negara. Oleh karena itu, menurutnya perlu dukungan optimalisasi kapasitas anggaran dalam sektor tersebut.
"Sebagai mitra kerja Komisi IX DPR RI, BP2MI memiliki peran yang strategis dalam melindungi dan melayani PMI yang memiliki peran serta kontribusi besar terhadap pendapatan devisa negara. Oleh karena itu, saat ini Komisi IX DPR RI sedang berjuang agar anggaran untuk sektor ini dapat ditingkatkan," kata dia kepada wartawan, Minggu 12 September 2021.
Untuk itu, dirinya mengapresiasi namun juga sedikit mengoreksi kinerja BP2MI terkait pemulangan Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang dari Suriah ke Indonesia. Alifudin minta kepada BP2MI untuk menjaga keamanan dan meningkatkan kesejahteraan sehingga perlu dikuatkan juga UPT BP2MI Pontianak.
"Saya apresiasi dengan BP2MI, karena baru saja PMI yang ilegal pun dibantu pemulangannya, karena berbicara kemanusiaan, namun sedikit koreksi, jangan hanya sekedar citra saja yang dikedepankan, tapi soal aturan hukum dan pencegahan dari adanya PMI Ilegal ini yang lebih utama," katanya.
Sementara itu, Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Hadi Wahyuningrum menghimbau kepada para peserta yang ingin bekerja ke luar negeri untuk mengikuti prosedur yang resmi. Dia minta bekerjalah dengan cara yang sesuai prosedur yang berlaku agar terdata di sistem BP2MI yaitu Sistem Komputerisasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI). Sehingga, manakala ada masalah yang menimpa selama bekerja, negara mudah mendeteksi untuk memberikan pelindungan.
"BP2MI memiliki peran yang sangat strategis sebagaimana dapat dilihat dalam 9 program prioritas BP2MI. Anggaran BP2MI saat ini sangat perlu ditingkatkan, terlebih dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, demi menunjang optimalisasi capaian program prioritas tersebut," kata Hadi Wahyuningrum menambahkan.
Baca juga: BP2MI Gagalkan TKI Ilegal Hendak ke Taiwan, Dubai dan Abu Dhabi
