- Istimewa.
VIVA - Tokoh muda Nahdlatul Ulama, Witjaksono, meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menghentikan kegaduhan masalah jagung, dan mulai fokus mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.
“Stop gaduh, permasalahan komoditi jagung tidak akan pernah selesai dengan ribut-ribut apalagi saling menyalahkan. Kementan dan Kemenag seyogianya bersinergi agar persoalan ini dapat tuntas,” kata tokoh UMKM nasional, Witjaksono, saat dihubungi wartawan, Kamis, 23 September 2021.
Entrepreneur UMKM dari NU itu menilai persoalan komoditi jagung dapat diselesaikan dengan beberapa cara konkrit yang memerlukan konsistensi dan sinergitas antara Kementan dan Kemendag, salah satunya dimulai dari penguatan argo bisnis atau argo industri tanaman jagung, yang dapat dilakukan dibeberapa daerah untuk menuju swasembada jagung.
Langkah tersebut sudah dia lakukan di daerah. Salah satunya Bengkulu Selatan, yang kini manjadi daerah pemasok kebutuhan komiditi jagung bagi wilayah atau provinsi lainnya.
Baca juga: DPR Ultimatum Mendag dan Mentan Turunkan Harga Jagung
Selain menjadi langkah menuju swasembada pangan, lanjutnya, langkah itu juga menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran atau minimnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, di tengah pandemi COVID-19.
“Saya sudah terapkan ini di Bengkulu Selatan sejak tahun 2018, dan alhamdulillah, awalnya rata rata tanam setiap tahun hanya 1000 hektar, kini jadi diatas 12.000 hektar. Silahkan dicek dengan Pak Bupati Bengkulu Selatan,” kata Witjaksono.
Swasembada Jagung
Witjaksono yang digadang-gadang akan menempati pos di kementerian jelang isu reshuffle akhir-akhir ini menuturkan langkah memperkuat argo bisnis dan industri pangan yang telah terbukti berhasil ini, dapat mempersingkat waktu serta jarak Indonesia menuju swasembada jagung.
Jika target swasembada jagung tercapai, Ketua Umum Serikat Nelayan NU memastikan stok komoditas ini akan tersedia di seluruh daerah sehingga pemerintah maupun swasta dapat menjual dengan harga lebih murah ke masyarakat.
Di sisi lain, dia menilai wajar jika tidak sedikit pihak yang mensinyalir persoalan komoditi jagung memang sengaja tidak diselesaikan tuntas dan cendrung terjadi pembiaran karena permasalahan ini, justru menjadi ladang bisnis oleh orang atau kelompok-kelompok tertentu.
“Wajar saja jika muncul dugaan pembiaran berlarutnya permasalahan ini karena komoditi pangan telah menjadi proyek multi years oknum-oknum tertentu. Libatkan instrumen negara lainnya, KPK misalnya untuk mengawasi hulu hingga hilir perjalanan komoditi pangan di tanah air,” tuturnya.
Witjaksono memandang swasembada pangan nasional di era kepemimpinan Jokowi dapat terwujud apabila kebijakan yang diambil para pembantunya (menteri) diterapkan memihak petani, nelayan dan rakyat Indonesia dalam artian menjadikan petani dan nelayan sebagai subjek dalam seluruh program yang digulirkan, termasuk keterlibatan ulama dan tokoh masyarakat sebegai pengawalan program pemberdayaan.
Sebelumnya, polemik antara Kementan dan Kemenag terjadi setelah keduanya saling tunjuk terkait biang keladi tingginya harga komoditas jagung.
Mendag Muhammad Lutfi, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, memberikan penjelasan soal polemik harga jagung mahal karena pasokan barangnya tidak ada. Lutfi menyebut jika stok jagung memang ada tidak mungkin harganya meroket seperti sekarang ini.
Kementerian Pertanian langsung membantah pernyataan Lutfi. Direktur Serelia Ditjen Tanaman Pangan Moh. Ismail Wahab menegaskan stok jagung itu ada dan total jagung mencapai 2,3 juta ton itu benar adanya. Dia mempersilakan bila ada yang meragukan untuk mengecek sendiri ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Harga jagung khususnya sebagai komoditas pakan hewan ternak menjadi sorotan publik. Terlebih lagi usai aksi Suroto, peternak ayam yang ditangkap polisi usai membentangkan poster mahalnya harga jagung ke Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Jokowi lalu memerintahkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk menyediakan jagung untuk pakan ternak sebanyak 30 ribu ton dengan harga Rp4.500 per kg.
