PAN: Negara Lain Banyak yang Terkejut dengan Indonesia

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay.
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay.
Sumber :
  • Dok. DPR.

VIVA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Saleh Partaonan Daulay memberikan catatan mengenai kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama dua tahun terakhir, terutama dampak pandemi COVID-19.

Ada dua poin utama yang menjadi perhatian. Pertama, mengenai pemerintah menangani COVID-19 dari sisi kesehatan, Kedua, upaya pemerintah mengendalikan dan memulihkan ekonomi nasional. Kedua hal itu berkaitan antara satu dengan yang lain dan sangat terkait dengan sektor kehidupan sosial dan ekonomi lainnya.

"Dari sisi kesehatan, pemerintah dinilai telah berupaya keras untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di awal pandemi, pemerintah terkesan agak sedikit lambat. Tetapi itu bisa dipahami mengingat persoalan COVID-19 adalah persoalan baru. Tidak ada satu negara pun yang siap menghadapinya," kata Saleh, kepada wartawan, Kamis, 21 Oktober 2021.

Gerak cepat Pemerintah membentuk satuan tugas untuk menangani persoalan kesehatan akibat COVID-19 perlu diapresiasi. Satuan tugas itu juga digandengkan dengan satuan tugas untuk pemulihan ekonomi nasional.

Persoalan ketersediaan tempat tidur, kelangkaan oksigen, dan kelangkaan obat-obatan menjadi tantangan yang tidak ringan. Menurut Saleh, harus diakui bahwa pemerintah sangat sabar untuk menghadapi semuanya sampai eskalasi yang terpapar menurun, tingkat hunian rumah sakit juga menurun, jumlah warga yang sakit dan meninggal turun drastis.

"Negara lain banyak juga yang terkejut dengan Indonesia. Bahkan, Malaysia tertinggal dengan kita. Ini harus disyukuri. Semua pihak tetap harus berkontribusi. Caranya, tetap menerapkan prokes secara ketat di semua tempat," ujarnya.

Dari sisi pemulihan ekonomi, kata Saleh, pemerintah dinilai juga bekerja cukup maksimal. Beberapa bulan yang lalu, ekonomi Indonesia sempat mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah dan menyentuh lebih rendah minus 5 persen.