RI Sampaikan Terobosan Keanekaragaman Hayati di COP 15 UNCBD 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan, Siti Nurbaya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan, Siti Nurbaya.
Sumber :
  • Dok. KLHK

VIVA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan, Siti Nurbaya memimpin Delegasi RI pada fase pertama Pertemuan Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-15 atau COP 15 UNCBD yang digelar bersamaan dengan Pertemuan Para Pihak, the Meetings of the Parties to the Cartagena Protocols (MOP 10 CP) and Nagoya Protocols (MOP 4 NP), yang diselenggarakan secara daring pada 11-15 Oktober 2021 di Kunming, China. Dalam pertemuan ini, Pemerintah Indonesia menyampaikan terobosan-terobosan dan komitmennya dalam mengelola keanekaragaman hayati.

Pada fase pertama COP 15 CBD ini dibahas aspek administrasi dan teknis pelaksanaan keberlanjutan operasional Konvensi dan Protokol, yang akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Post-2020 Global Biodiversity Framework (Post-2020 GBF) melalui negosiasi formal pada Januari 2022 dan akan diadopsi dalam pertemuan fase kedua COP 15 CBD pada Mei 2022.

Pada sesi HLS COP-15 yang dihadiri para Menteri dari Negara anggota CBD ini, juga diadopsi Deklarasi Kunming yang memuat komitmen Para Pihak Konvensi untuk mengembangkan, mengadopsi, dan menerapkan Post-2020 GBF secara efektif yang akan menempatkan keanekaragaman hayati pada jalur menuju pemulihan pada  2030, serta menuju Visi 2050 “Living in Harmony with Nature.” 

Baca juga: Alasan Menteri Basuki Pantau Lagi Proyek yang Telah Beroperasi

Kerangka kerja ini dipastikan mencakup penyediaan sarana implementasi untuk Konvensi dan dua protokolnya, serta mekanisme yang tepat dalam pemantauan, pelaporan, dan tinjauannya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam intervensinya di Forum HLS yang diikuti oleh Sekjen PBB, 9 Kepala Negara, HRH Prince of Wales, dan 99 menteri dari negara anggota CBD menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah progresif menuju Living in harmony with nature pada 2050, dimana bukan hanya menjadi jargon semata.
 
Hal itu menurut dia, bisa dilihat dari diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi terobosan dalam menyeimbangkan potensi ekonomi dengan aspek lingkungan dengan mengintegrasikan pengelolaan ruang laut dan darat, serta penilaian berbasis risiko lingkungan pada kegiatan usaha termasuk perizinan dan lisensi. 

“Pemerintah Indonesia berkomitmen dan telah memiliki kebijakan pemulihan ekosistem hingga 2030, memperkuat 'Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi' di wilayah konsesi sebagai bagian dari Other effective area-based conservation measures (OECMs)," kata Siti pada sesi High-level Segment (HLS) 12-13 Oktober 2021.