- VIVA / Ahmad Farhan
VIVA – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR melakukan kunjungan ke rumah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa dalam rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Panglima TNI pada Minggu sore, 7 November 2021.
Jenderal Andika menjamu perwakilan Anggota Komisi I di rumahnya Senayan Residence, Jakarta Pusat pada Minggu, 7 November 2021. Mereka disajikan makanan nasi liwet sambil melakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Jenderal Andika.
“Tadi ada nasi liwet. Kebetulan saya orang Solo, jadi nasi liwetnya masuk,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari.
Jenderal Andika dikunjungi Komisi I DPR.
- Ahmad Farhan Faris/VIVA.
Selain itu, Kharis mengatakan dalam pertemuan tidak ada obrolan yang serius dengan Jenderal Andika bersama keluarganya. Menurut dia, obrolan yang dibahas seputar hobi dan olahraga saja.
"Tadi ngobrol-ngobrol tentang hobi kita, hobi olahraga. Karena rata-rata hobi olahraga, jadi bicara sekitar itu, enggak ada yang penting,” ujar Anggota Fraksi PKS ini.
Diketahui, Komisi I DPR RI menyetujui pencalonan Jenderal Andika Perkasa sebagai panglima TNI mengantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang segera pensiun.
“Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima TNI kepada Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, dalam rapat dengar pendapat umum di Gedung DPR pada Sabtu, 6 November 2021.
Ia menyatakan persetujuan itu berdasarkan hasil kesimpulan rapat internal komisi I DPR, setelah mendengarkan pemaparan visi dan visi calon panglima TNI dan pandagan fraksi-fraksi di Komisi I DPR.
Selain itu, Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian dengan hormat kepada Tjahjanto sebagai panglima TNI serta memberikan apresiasi terhadap dedikasi beliau selama ini.
Meutya menyatakan RDPU itu dilaksanakan sekitar tiga jam, dimana seluruh fraksi memberikan pandangan dan juga pendalaman calon panglima TNI yang diajukan oleh presiden. Ia mengatakan hasil persetujuan Komisi I DPR itu akan dibawa ke rapat paripurna DPR.
