KPK Harap Kepala Desa yang Korupsi Dipecat daripada Dipenjara

Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta.
Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap ada pengecualian dalam penindakan kasus rasuah kepada kepala desa. Kepala desa yang terbukti korupsi diminta tidak langsung diproses hukum.

"Kalau ada kepala desa taruhlah betul terbukti ngambil duit tapi nilainya enggak seberapa, kalau diproses sampai ke pengadilan, biayanya lebih gede," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam telekonferensi di akun YouTube KPK RI, Rabu, 1 Desember 2021.

Mantan hakim tersebut mengatakan, kepala desa biasanya melakukan korupsi dengan nominal kecil. Biaya pengusutan kasusnya biasanya lebih besar daripada jumlah uang yang diambil kepala desa.

"Artinya apa? Enggak efektif, enggak efisien, negara lebih banyak keluar duitnya dibandingkan apa yang nanti kita peroleh," kata Alexander.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Reno Esnir

Alex meminta kepala desa dipaksa mengembalikan uangnya jika terbukti korupsi. Jika memungkinkan, kepala desa yang korupsi diminta dipecat.

Uang yang dikembalikan secara paksa itu harus masuk ke kas desa. Dengan begitu, masyarakat akan kembali menikmati uang negara yang sudah dikorupsi oleh kepala desa.