Apa Akibatnya Bila RUU TPKS Tak Kunjung Disahkan?
- bbc
Terungkapnya kasus-kasus dugaan perkosaan yang belakangan ini diekspos oleh publik, termasuk yang menimpa belasan santriwati di Bandung, menjadi `momentum untuk mendorong DPR` segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang `sudah terlalu lama` disusun di Senayan, menurut pakar hukum tata negara.
"Seandainya tidak ada peristiwa-peristiwa itu dan dibesarkan oleh kita semua untuk mendorong DPR, saya kira bisa lebih berlarut-larut lagi," ujar ahli hukum tata negara dan pegiat Jaringan Pembela Hak Asasi Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Bivitri Susanti, kepada BBC Indonesia, Rabu (15/12).
Badan Legislasi (Baleg) DPR pekan lalu mensahkan RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR dan semula akan dibawa ke rapat paripurna 16 Desember 2021. Namun rencana itu ditunda.
Sementara Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, mengatakan khawatir kasus-kasus kekerasan seksual yang membanjir dan sudah diketahui oleh masyarakat akan tidak tertangani bila RUU TPKS tidak kunjung disahkan.
"Paripurna besok (Kamis) belum mengagendakan RUU TPKS. Jadi kami sudah komunikasi dengan pimpinan dan memang belum ada Bamus [Badan Musyawarah DPR] sehingga mungkin untuk disahkan sebagai hak inisiatif DPR pada sidang berikutnya, pertengahan Januari," kata Ketua Panitia Kerja RUU TPKS di DPR, Willy Aditya, saat dihubungi BBC News Indonesia Rabu (15/12).
Kalaupun dibahas dan disetujui di paripurna, seperti diungkapkan anggota Baleg DPR, Diah Pitaloka, RUU itu masih harus dibahas oleh pemerintah bersama pakar dan masyarakat sehingga masih memakan waktu "tiga sampai enam bulan" lagi bila prosesnya lancar.
