- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA - DPR meminta pemerintah agar pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur tak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pesan itu disampaikan Ketua Panitia Khusus RUU IKN DPR, Ahmad Doli Kurnia, dalam keterangan pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022.
Gambar rencana pembangunan ibukota baru yang direncanakan di Kalimantan Timur.
- Kementerian PUPR
RUU IKN Sudah Disahkan Jadi UU
Doli lebih jauh bersyukur sebab RUU IKN sudah disahkan menjadi UU. Menurut politikus Golkar itu, DPR bekerja sama dengan pemerintah berkomitmen bekerja dengan konsentrasi tinggi.
"Kami sadar betul bahwa RUU IKN harus segera diundangkan kan. Karena apa Kami mengikuti informasi yang ada, sejak awal DPR memesankan agar pelaksanaan pemindahan IKN tidak terlalu membebani APBN," kata Doli.
Kerjasama dengan Swasta dan Investor Lainnya
Karena itu, Doli mengatakan harus ada skema-skema lain dalam wujud kerja sama dengan swasta dan investor lainnya.
Pemerintah, diungkapkan Doli, sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait hal itu. Banyak yang bersedia kerja sama, tetapi mereka menanyakan kepastian hukum.
Sehingga, lanjut Doli, Pansus RUU IKN bekerja dalam konsentrasi tinggi hingga RUU disahkan menjadi UU hari ini.
Dia menambahkan UU IKN baru langkah awal dari implementasi konsensus pemindahan IKN dari Jakarta. Ia berharap pemindahan IKN akan diikuti pertumbuhan magnet-magnet baru di luar Jakarta dan Jawa.
OIKN Fasilitasi Ritual Adat Dayak dan Paser, Minta Restu Pembangunan IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memfasilitasi 12 lembaga dan masyarakat adat di sekitar IKN maupun Kalimantan Timur untuk selenggarakan ritual adat Dayak dan Paser
