- Istimewa
VIVA – Vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah mencapai lebih dari 280 juta dosis dan tersisa lima provinsi lagi yang belum mencapai 70 persen suntikan pertama. Karena itu, Indonesia naik menjadi peringkat empat dunia dari sisi jumlah rakyat yang telah mendapat suntikan vaksin.
Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, Mayjen TNI Agoes Joesni mengatakan, keberhasilan vaksinasi ini dilakukan atas kerja sama berbagai pihak, tak terkecuali BIN. Capaian ini pun sejalan amanat Presiden Joko Widodo,
Dia menceritakan, sebelum COVID-19 di awal 2020 masuk ke Indonesia, BIN sudah mengamati fenomena ini sejak kasus di Wuhan. Karena itu langkah mitigasi pun kala itu telah disampaikan ke Pemerintah.
"Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang punya peran pencegahan dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman, BIN sudah melakukan pencegahan. Salah satunya, penggunaan masker yang dilontarkan oleh BIN yang disampaikan pada Pemerintah,” ujar Agoes dikutip dari keterangannya, Selasa, 1 Februari 2022.
Agoes saat berbicara dalam webinar bertajuk ‘Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri Percepat Vaksinasi’ mengatakan, program vaksinasi sebagai perintah Presiden yang diselenggarakan BIN di seluruh Indonesia dilakukan mulai dari pemetaan di lapangan.
Kemudian, membuat aplikasi untuk mendeteksi kedisiplinan menggunakan masker dan sebagainya, melakukan sosialisasi dan narasi untuk melawan hoaks seputar vaksinasi. Bin juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan membuat sertifikat vaksinasi karena semua orang yang telah divaksinasi harus bisa dideteksi, hingga penyediaan vaksin serta fasilitas penunjangnya.
Sementara itu, Deputi bidang Intelijen Ekonomi BIN, Made Kartikajaya, menjelaskan, BIN memiliki tim penanganan COVID-19 dan sejatinya bertugas menyediakan vaksin di seluruh Indonesia. Sebagai penanggung jawab koordinasi dilakukan dengan Kemenkes, Dinas Kesehatan di daerah, di awal pertama vaksinasi dilakukan sejak 14 Juli 2020.
"Vaksin masih terbatas dan belum merata maka untuk daerah masih dianggarkan dari Jakarta,” tambahnya.
Dia menegaskan, peran vaksinasi sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Apalagi dengan pemberlakuan PSBB dan PPKM, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi.
“Dengan vaksinasi akan ada pergerakan masyarakat, maka ekonomi bisa pulih. Tercapainya program vaksinasi akan menjadi tolok ukur untuk memulihkan ekonomi nasional,” ucap Made.
Karena itu Agoes mengatakan, salah satu kerja sama yang dilakukan oleh BIN dengan pihak luar negeri adalah berkolaborasi sesuai kemampuan yang mereka miliki, misal dalam hal pengadaan vaksin.
“Termasuk dengan rekanan yang ada di Indonesia, bekerja sama dengan Kemenlu. Prinsipnya, kita butuh vaksin, mereka memproduksi, sesuai arahan Presiden kita membuka peluang kerja sama termasuk transfer teknologi,” kata Agoes.
BIN menggelar vaksinasi anak di Aceh
- Istimewa
Dalam praktiknya lanjut dia, pelaksanaan vaksinasi tak semulus yang dibayangkan. Beberapa hambatan dijumpai, seperti faktor psikologis misal ada rasa ketakutan pada sebagian masyarakat, lokasi yang sulit dijangkau padahal mereka bersedia divaksin, anggapan merasa sehat maka kenapa harus vaksinasi, serta faktor religi yang menganggap vaksinasi dilarang oleh kepercayaannya.
Maka, dibutuhkan komunikasi dan pemahaman dengan bantuan aparat TNI/Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, juga perangkat desa. Percepatan vaksinasi sangat diperlukan, meski Indonesia sudah mencatatkan keberhasilan luar biasa yang diakui mata dunia.
"Entah sampai kapan. PSBB, PPKM, dengan banyak pembatasan terbukti tidak enak. Maka jaga lingkungan tetap sehat, lakukan 3M, vaksinasi, hidup sehat,” ujar Agoes.
Made menambahkan, target vaksinasi Pemerintah harus tercapai dan terbentuk herd immunity karena itu satu-satunya jalan untuk memulihkan ekonomi. Karena itu kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan.
"Ayo lakukan vaksinasi, jangan hanya satu kali. Lakukan 3M, 3T agar cita-cita masyarakat sehat bisa tercapai,” ucap Made.
Kemenkes: Tetap Terapkan Protokol Kesehatan Waspadai COVID-19 Varian KP.1 dan KP.2
Kementerian Kesehatan mengingatkan, meski COVID-19 varian KP.1 dan KP.2 tak ada bukti menyebabkan sakit berat, tetap perlu menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan.
