- Istimewa
VIVA – Program pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan sejatinya adalah keputusan besar yang diambil Bangsa Indonesia untuk meletakkan landasan kemajuannya pada paradigma Indonesia sentris.
Selama ini, karena perjalanan sejarah, orientasi pusat pertumbuhan bertumpu di Jawa, alias Jawa sentris. Karena tuntutan sejarah pula, kini, wawasan Indonesia-sentris diadopsi demi keadilan dan kesejahteraan untuk semua.
“Perjalanan Bangsa hari ini sudah sampai ke titik di mana paradigma Indonesia sentris itu adalah sebuah keniscayaan. Keputusan memulai proses pemindahan Ibu Kota Negara yang diambil oleh Presiden Jokowi, yang disambut baik oleh wakil rakyat melalui produk undang-undang di DPR, sebenarnya karena para pemimpin Bangsa ini merasakan panggilan sejarah dan berani menjawabnya,” kata Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, Selasa, 1 Maret 2022.
Keinginan memindahkan Ibu Kota Negara sudah ada sejak era Bung Karno dan terus diwacanakan di era-era setelahnya. Pada pemerintahan Presiden Jokowi lah gagasan itu mengkristal dan diputuskan.
“Jadi, ini bukan keputusan tergesa-gesa, melainkan ujung dari evolusi sebuah gagasan yang diwujudkan sebagai sebuah keputusan. Dan sebelum benar-benar diputuskan, gagasan ini pun telah melewati sejumlah kajian dan penelitian, baik dari aspek geografis, sosiokultural, ekonomi, maupun ketahanan dan keamanan. Dari segala aspek tersebut, paradigma Indonesia sentris yang diwujudkan dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan ini diyakini akan membawa Indonesia menjadi Bangsa yang lebih kuat dan maju,” kata Budi Gunawan.
Pemindahan IKN Bukan Semata Masalah Fisik
Sejalan dengan pemikiran Kepala BIN, mantan Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof DR der Soz Gumilar Rusliwa Somantri mengemukakan, langkah memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan keputusan yang tepat.
“Selama ini, kebijakan pembangunan Indonesia terkesan Jawa sentris. Hal ini sudah menjadi beban bagi Bangsa ini dalam kurun yang sangat panjang. Keberanian Presiden Jokowi dan para wakil rakyat di DPR untuk menggeser orientasi itu harus kita beri apresiasi,” ujar guru besar Sosiologi Perkotaan dan Pedesaan UI itu.
Menjadi pembicara dalam acara Musyawarah Wilayah Halaqah BEM Pesantren Se-Kalimantan di Balikpapan, Jumat, 25 Februari, Profesor Gumilar menjelaskan, beban sejarah Jawa sentris tersebut tidak bisa diartikan semata dari aspek fisik, bahwa Jakarta sudah terlalu padat atau terlalu macet. Tapi juga dari aspek sosio-kultural, ekonomi, bahkan hingga ideologi.
“Rajut kebangsaan kita tidak bisa sempurna bila tidak digeser ke orientasi yang ideal, yaitu Indonesia sentris,” ungkapnya.
Acara Musyawarah Wilayah Halaqah BEM Pesantren Se-Kalimantan ini dihadiri ratusan aktivis BEM perguruan tinggi dan pesantren se-Kalimantan di Hotel Binakutai, Balikpapan, Kalimantan Timur. Di akhir acara, seluruh peserta sepakat mendeklarasikan dukungan pembangunan Ibu Kota Negara dengan nama Nusantara di wilayah Kabupaten Paser Penajam Utara, Kalimantan Timur.
"Kami halaqah BEM Pesantren se Kalimantan mendukung pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur," kata peserta Muswil Halaqah BEM se Kalimantan serentak.
Baca juga: Daftar Lengkap Insentif untuk Generasi Muda yang Pindah ke IKN
