- Dok. PP Muhammadiyah
VIVA – Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung dan mengundang keprihatinan banyak pihak. Salah satu pihak yang prihatin dan meminta agar perang antara Rusia dan Ukraina segera dihentikan adalah Muhammadiyah.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa peperangan kedua negara ini banyak menimbulkan korban jiwa. Peperangan, kata Haedar, memakan korban yang sebagian besar adalah masyarakat sipil.
"Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sangat prihatin dengan peperangan Rusia-Ukraina. Peperangan tidak hanya menimbulkan kerusakan fasilitas publik dan korban jiwa baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. Sebagian korban adalah masyarakat sipil. Peperangan bukanlah jalan keluar menyelesaikan masalah," kata Haedar dalam keterangan tertulisnya, Jumat 4 Februari 2022.
VIVA Militer: Gudang senjata militer Ukraina meledak dihantam rudal Rusia
- bbc.com
Haedar menyampaikan, Muhammadiyah mendesak kedua belah pihak untuk dapat melakukan gencatan senjata dan mencoba mencari solusi damai melalui meja perundingan.
"Muhammadiyah mendesak PBB, khususnya Dewan Keamanan, melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri peperangan karena akan menimbulkan masalah yang kompleks baik ekonomi, politik, kemanusiaan, perdamaian global, dan masalah-masalah lainnya," ungkap Haedar.
"Muhammadiyah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah membuat seruan agar pertempuran diakhiri. Akan tetapi Pemerintah Indonesia hendaknya bisa lebih aktif dan proaktif terlibat dalam penyelesaian peperangan Rusia-Ukraina dan berbagai dampak yang ditimbulkannya," sambung Haedar.
Perang Rusia-Ukraina Bukan karena Masalah Agama
Haedar juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya umat Islam, agar tidak terpengaruh oleh provokasi dan propaganda kedua belah pihak yang berusaha mencari dukungan politik internasional.
"Peperangan Rusia-Ukraina bukanlah karena masalah agama. Karena itu, masyarakat dan umat Islam, hendaknya tetap menjaga kerukunan dan persatuan dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," tegas Haedar.
"Di era tatanan dunia baru yang menjunjung demokrasi dan perdamaian, semestinya dibangun hubungan antar negara dan bangsa yang lebih adil, saling menghormati, dan menjauhkan tindakan hegemoni dalam bentuk apapun karena pada dasarnya semua negara dan bangsa di muka bumi ini memiliki kesetaraan," tutup Haedar.
