- Biro Setpres/Agus Suparto
VIVA – Presiden Joko Widodo memperkirakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan memakan waktu sekira 15-20 tahun untuk betul-betul bisa selesai. Sebab, menurut Presiden, membangun IKN Nusantara merupakan "pekerjaan yang raksasa besarnya" dan rumit.
"Oleh sebab itu memang butuh waktu yang panjang antara 15-20 tahun baru bisa diselesaikan," kata Presiden dalam video terbaru di kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa, 15 Maret 2022.
Presiden berharap proses pembangunan itu akan makin terlihat perkembangannya menyusul pelantikan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Dhony Rahajoe pada Kamis lalu.
Menurut Presiden, nantinya lembaga itu yang akan merancang perencanaan lebih terperinci terkait pembangunan IKN Nusantara, termasuk di dalamnya Detail Engineering Design (DED).
"Kelembagaan sudah ada, nanti perencanaan yang lebih detil, entah itu DED dan lain-lain juga disiapkan sehingga akan semakin kelihatan nanti. Tapi yang paling penting memang infrastruktur dasar itu harus segera dimulai," kata Jokowi.
Presiden Jokowi dan Sejumlah Menteri Kabinet di Titik Nol IKN
- Sekretariat Presiden
Pada Senin, Presiden juga memimpin prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi yang dibawa gubernur masing-masing di Titik Nol IKN Nusantara. Presiden menyebut hal itu memperlihatkan dukungan serta secara simbolis penyatuan kekuatan untuk memulai berdirinya IKN Nusantara.
"Seluruh gubernur hadir membawa tanah dan air dari provinsi masing-masing kemudian disatukan di sini, artinya ini merupakan sebuah kekuatan besar dari negara kita Indonesia," katanya.
"Dan dukungan yang diberikan dari seluruh provinsi di Tanah Air ini akan sangat menyatukan dan akan memberikan kekuatan yang baik pada dimulainya ibu kota Nusantara ini," ujar Presiden melengkapi.
Selepas prosesi, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta berkemah di lokasi IKN Nusantara ditemani sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (ant)
