- ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/wsj
VIVA Nasional – Pengamanan selama kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di Nusa Dua dan Denpasar, Bali, melibatkan ratusan orang pecalang dari beberapa desa.
Pecalang merupakan warga yang bertugas menjaga, membantu dan mengatur, hingga menertibkan wilayah di sekitar kegiatan untuk upacara adat maupun keagamaan. Para pecalang tersebut berjaga di sejumlah titik pangamanan, yang dekat dengan jalan-jalan yang ditutup.
Mereka membantu memberikan informasi jalur-jalur alternatif, ketika adanya penutupan jalan karena kepentingan KTT G20.
Presiden Jokowi tinjau lokasi penyelenggaraan KTT G20.
- ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Manggala Utama atau Ketua Pasikian Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) Bali, I Made Mudra, pada Rabu 9 November 2022, mengatakan pecalang dengan bangga mendapatkan amanah itu. Pihaknya berupaya semaksimal turut untuk menyukseskan jalannya KTT G20 demi Bali, Indonesia, dan dunia.
Meski tugas itu kerap dilakukan saat ada aktivitas keagamaan di Bali, tetapi mereka juga tetap mendapatkan pelatihan dari TNI-Polri, untuk mendukung pengamanan tersebut.
“Kami membantu menjaga, terutama warga di Desa Bualu dan Peminge, yang mendapatkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama konferensi berlangsung. Jika ada warga yang perlu akses jalan dengan kepentingan tertentu, kami bisa membantu komunikasikan dengan aparat terkait. Harapannya semua lancar dan damai, kami sangat bangga ikut serta berpartisipasi,” kata Mudra, dikutip dari siaran pers Tim Komunikasi dan Media G20, Rabu 9 November 2022.
Kapolri dan Panglima TNI melaksanakan gelar apel pasukan pengamanan KTT G20
- dok Polri
Mudra menjelaskan, pejagan untuk konferensi internasional kali ini begitu ketat aturan pengamanannya. Selain menjaga di sekitaran jalur menuju kegiatan utama konferensi, pecalang juga menjaga beberapa jalur ke obyek wisata, seperti akses ke pantai.
Akses ke pantai ini, misalnya lokasinya dekat dengan delegasi menginap. Itu yang perlu mendapat tensi penjagaan.
Desa yang terlibat, di antaranya Desa Pecatu, Kampial, Kutuh, dan Ungasan. Masing-masing desa yang mendapatkan tugas pengamanan ini mengerahkan 50 orang pecalang.
Akan tetapi, pecalang di desa-desa lainnya se-Bali, tegas Mudra, tetap diminta berjaga-jaga. Mereka bersiaga di lingkungannya masing-masing dan saling berkoordinasi.
Mereka bisa disebut “polisi tradisonal” adat Bali, dan setiap banjar (setara rukun warga) hingga desa memiliki sejumlah pecalang.
Ketika bertugas mereka mengenakan baju seragam adat dengan identitas warna tridatu (merah-putih-hitam) atau poleng (putih-hitam).
Mudra yang berusia 67 tahun ini, bergabung sebagai pecalang sekitar 20 tahun. Ia mengabdi menjadi pengurus 10 tahun di Kota Denpasar, dan selama 10 tahun terakhir ini di Bali.
Keberadaan pecalang ini membantu polisi lalu lintas jika kegiatan keagamaan dan adat harus menggunakan sebagian ruas jalan. Karena mereka lah yang siap mengkomunikasikan dengan warga sekitar, serta pengguna jalan saat melewati jalan yang ditutup.
Kepala Pelaksana BPBD Bali I Made Rentin mengatakan, pecalang ini memang dilibatkan karena dinilai sangat membantu pengamanan. Mereka tetap berkoordinasi dengan polisi atau TNI, dan juga membantu memitigasi kebencanaan. Pecalang juga mendapatkan tugas menjaga jika terjadi aksi demo-demo selama pelaksanaan KTT G20.
