Respons Ngabalin Soal Isu Perpanjangan Jabatan Presiden yang Kembali Muncul

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito

VIVA Nasional – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara mengenai kembali mencuatnya isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden setelah disuarakan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Menurut Ngabalin, sebenarnya terkait wacana ini sudah clear bahwa Presiden Jokowi tak ingin memperpanjang jabatan atau adanya penundaan Pemilu 2024.

Jokowi Pede Bendungan Ameroro Mampu Atasi Banjir dan Krisis Air di Konawe

Ngabalin mengatakan, sikap Jokowi sudah final dan sudah sering disampaikan bahwa Jokowi tak ingin memperpanjang jabatannya. Begitu juga dengan jajarannya yang berada di Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet dan lainnya juga memiliki sikap yang serupa.

"Jadi tidak bisa lagi kita geser-geser ke Pak Jokowi, mungkin juga orang-orang seperti saya, atau kawan-kawan dari istana, atau dari Setneg atau dari Setkab atau dari KSP, kita tidak ikut lagi ngomong-ngomong deh, karena sudah final ini barang. Baik di undang-undang maupun sikap dan pandangan dari Pak Presiden Joko Widodo," kata Ngabalin, dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi di tvOne, Senin 12 Desember 2022.

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas, Pengamat: Wajar Kalau Megawati Sangat Marah

Presiden Joko WIdodo, Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Ngabalin mengatakan bahwa dirinya tak dalam kapasitas untuk memberikan tanggapan atau komentar lagi. Karena semua sudah jelas dan sikap Pemerintah sudah jelas tak setuju perpanjangan masa jabat Presiden atau penundaan Pemilu 2024.

Menlu Retno Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia

"Ini sudah selesai, di istana dan kami semua sudah selesai, Bapak Presiden Joko Widodo juga sudah sampai pada pernyataan yang tingkat tinggi," ujar Ngabalin

Apabila isu ini masih terus muncul, kata Ngabalin, biarlah hal tersebut menjadi pembahasan di ruang publik sebagai bentuk demokrasi di mana setiap orang berhak mengeluarkan pendapat.

"Alam-alam demokrasi ini kan Orang bisa bilang perpanjang, orang bisa bilang berhentikan presiden, orang bisa bilang presiden dengan segala macam penilaian, ya imbanglah biasa-biasa saja," ujar Ngabalin

Ilustrasi surat suara di pemilu

Photo :
  • vstory

Sebelumnya diberitakan, Pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet terkait peluang penundaan penyelenggaran Pemilu 2024 menjadi sorotan banyak pihak. 

Dalam diskusi bersama lembaga survei Poltracking Indonesia, Bamsoet menyuarakan kemungkinan Pemilu untuk ditunda dengan berbagai alasan. Bamsoet juga sempat menyebut bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang tinggi, bisa jadi ada kaitannya dengan keinginan rakyat yang masih ingin dipimpin oleh Presiden Jokowi lebih lama lagi.

Ekspor-Impor

Jokowi Instruksikan Puluhan Ribu Kontainer yang Nyangkut di Pelabuhan Segera Dikeluarkan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati akan mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok hari ini.

img_title
VIVA.co.id
18 Mei 2024