Pakar Hukum: Kewenangan OJK Sebagai Penyidik Tunggal Harus Dikoreksi
- Website OJK
VIVA Nasional – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah menyebut ada masalah penting dalam Pasal 49 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang menetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan.
“Jika aturan dalam UU PPSK ditafsirkan secara letter lijk ketentuan mengenai penyidik tunggal, maka tidak ada gunanya lagi badan-badan khusus di lembaga penegak hukum lain yang menangani kejahatan sektor keuangan. Ini yang menjadi dasar kenapa penyidik tunggal dianggap bermasalah,” kata Herdi saat dihubungi pada Rabu, 11 Januari 2023.
Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara (OJK Sultra).
- ANTARA/Harianto
Menurut dia, ada dua cara untuk melakukan koreksi terhadap ketentuan bermasalah dalam Pasal tersebut. Pertama, kata dia, dikoreksi oleh pembuatnya sendiri dalam hal ini pembentuk UU yaitu DPR dan pemerintah atau eksekutif, yang disebut legislatif review.
“Kedua, dikoreksi melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Batu ujinya dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945,” ujarnya.
Selain itu, Hendri menilai potensi konflik kepentingan sangat besar dalam aturan baru ini. Sehingga, kata dia, nanti akan sulit jika terduga pelakunya justru berasal dan internal OJK sendiri. "Mestinya aparat penegak hukum (kepolisian) tetap diberikan kewenangan serupa, jadi conflict of interest bisa dihindari. Dengan demikian, tidak akan ada kesan jeruk makan jeruk," jelas dia.
Ia khawatir pihak OJK akan cenderung pilah pilih kasus, seperti cherry picking dimana penanganan perkara oleh penyidik OJK bergantung kepada kepentingan lembaga dan pejabatnya semata. Lalu, potensi abuse of power juga sangat besar.
