Pilot Susi Air Disandera KKB Papua, Pemerintah Utamakan Cara Persuasif
- Tangkapan layar Youtube Kemenko Polhukam
VIVA Nasional – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memgakui bahwa Pilot pesawat Susi Air yang hilang belakangan ini ternyata disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Papua. Hal tersebut diungkapkan Mahfud dalam keterangan persnya yang ditayangkan di akun Youtube Kemenko Polhukan RI pada Selasa sore 14 Februari 2023.
Dalam keterangan persnya tersebut Mahfud juga mengatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan terus berupaya maksimal untuk menyelamatkan Pilot yang bernama Philips Max Mehrtens itu. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah cara untuk melepaskan Philips dari cengkraman KKB Papua.
"Satu, Pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap Sandera dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif, karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera,"kata Mahfud MD, Selasa, 14 September 2023.
Lapangan terbang Paro, Nduga, Papua yang menjadi TKP dibakarnya pesawat Susi Air
- Antara
Pemerintah juga akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Selandia Baru yang merupakan negara asal dari Pilot Susi Air tersebut. Mahfud mengatakan, upaya pembebasan akan terus dilakukan larena Penyanderaan warga sipil apapun alasannya tak dapat dibenarkan.
"Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru, untuk memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan sandera Philips Max Mehrtens. Penyanderaan warga sipil, penyanderaan warga sipil, dengan alasan apapun, tidak dapat diterima," ujar Mahfud.
Meski menyebut akan melakukan upaya persuasif untuk menyelamatkan Sandera, namun Mahfud MD mengatakan bahwa terbuka kemungkinan Pemerintah melakukan upaya lain menghadapi KKB Papua. "Oleh sebab itu, upaya persuasif, menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera, tetapi pemerintah tidak menutup upaya lain," ujarnya.
Sejumlah orang yang pemerintah juluki sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
- ANTARA
Pemerintah, kata Mahfud, juga ingin menegaskan, bahwa Papua adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik menurut konstitusi Republik Indonesia, maupun menurut hukum internasional. "Maupun menurut fakta yang sekarang sedang berlangsung," ujar Mahfud.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia akan terus mempertahankan Papua agar tetap menjadu bagian yang sah dari Indonesia. "Karena Papua adalah bagian yang sah dari NKRI dari berbagai aspek, maka Papua seterusnya dan selamanya, akan tetap menjadi bagian yang sah dari NKRI," ujarnya.
Pemerintah Lunasi Utang Rp 43,5 Triliun ke Pertamina
Pemerintah melakukan pelunasan utang atas dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) periode tahun 2023 kepada PT Pertamina (Persero), sebesar Rp 43,5 triliun
