Ingin Lamongan Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri Hadi: Ini Cara Saya Gebuk Mafia Tanah
- Dok. Kementerian ATR/BPN.
VIVA Nasional - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyambangi Desa Kedali, Pucuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis, 4 Mei 2023. Hadi mengingatkan warga Lamongan terkait pentingnya lahan sawah agar punya sertfikat.
Eks Panglima TNI itu menyampaikan dengan lahan sawah punya sertifikat, maka jadi terlindungi dan tak mudah diambil alih oleh mafia tanah. Dalam kesempatan itu, Hadi menyerahkan 15 Sertipikat Hak Milik hasil dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara door to door langsung ke rumah warga.
Dia mengatakan mafia tanah berulah dengan mengincar lahan sawah yang tak memiliki sertifikasi.
“Biasanya sawah banyak yang tidak disertipikatkan, lewat PTSL ini, sawah jadi tersertipikasi. Kalau sawah sudah disertipikatkan jadi enak, sawah tidak akan dicaplok,” kata Hadi, dalam keterangannya, Kamis, 4 Mei 2023.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Lamongan, Jawa Timur.
- Istimewa
Pun, dia mengimbau agar sebaiknya sawah-sawah milik warga masuk dalam Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Ia menyarankan demikian untuk mencegah berubahnya peruntukan lahan sawah. Hadi mengingatkan warga agar sawah jangan dialihfungsikan.
"Biarkan tetap jadi sawah. Kalau sertifikatnya mau disekolahkan tidak apa-apa, kan membantu peningkatan perekonomian juga. Dengan catatan, menambah modal usaha dan sekolahnya bukan kepada rentenir," jelas Hadi.
Kemudian, dia menyinggung target PTSL Kabupaten Lamongan per April 2023. Merujuk jumlah target luas bidang tanah ialah 26.854 hektare dan target Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) PTSL Kabupaten Lamongan sejumlah 52.512 bidang.
Hadi punya komitmen agar seluruh target PTSL di Kabupaten Lamongan bisa terealisasi pada 2023. Dia berharap Lamongan nanti jadi Kabupaten Lengkap.
“Wilayah Lamongan ini nantinya dijadikan Kabupaten Lengkap maka dengan mudah kita bisa memonitor tanah di Kabupaten Lamongan. Ini juga supaya mafia tanah tidak bermain-main. Ini adalah cara saya menggebuk mafia tanah,” ujar Hadi.
Saat di Desa Kedali, Kabupaten Lamongan, Hadi ditemani pejabat Kementerian ATR/BPN. Selain itu, ada juga Wakil Bupati Kabupaten Lamongan, Abdul Rouf; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar.
Ahok Sebut Gaji Ideal Warga yang Tinggal di Jakarta Minimal Rp 5 Juta
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut warga harusnya memiliki pendapatan minimal Rp 5 juta hingga Rp 10 juta untuk hidup di Jakarta.
