Jokowi soal Pengawas Asing di Proyek IKN: Biar Hasilnya Tidak Kayak SD Inpres
- VIVA/Anwar Sadat
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons mengenai penunjukkan warga negara asing atau WNA untuk menjadi pengawas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jokowi mengatakan usulan itu memang telah dibahas dalam sejumlah rapat mengenai pembangunan IKN.
Kepala Negara Mengatakan, bahwa penunjukkan warga negara asing sebagai pengawas IKN bertujuan untuk menjamin kualitas pembangunan IKN. Menurutnya juga tak masalah apabila tenaga kerja asing yang dilibatkan jumlahnya tak terlalu banyak.
"Ya memang sudah diusulkan dalam rapat, ya kalau hanya satu dua, untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek, gimana kualitasnya? tapi kalau hanya satu-dua yang bisa mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi, sehingga kualitasnya menjadi kualitas yang baik, kenapa tidak?"kata Jokowi, usai meninjau pasar Menteng Pulo, Kamis 15 Juni 2023.
Presiden Jokowi tinjau pembangunan infrastruktur di IKN
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Jokowi membantah apabila dikatakan penunjukkan pengawas asing itu berkaitan dengan investor asing atau untuk memancing investor asing. Menurut Jokowi, penunjukkan pengawas asing itu dilakukan murni untuk memperbaiki kualitas pembangunan IKN.
Nndak, ndak, Ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita. Jangan sampai nanti hasil akhirnya kayak SD Inpres, mau?" Ujar Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menunjuk warga negara asing (WNA) alias bule, untuk menjadi pengawas proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Luhut mengaku terpaksa menunjuk bule sebagai pengawas agar proyek IKN dapat berjalan sesuai rencana dan kualitasnya terjamin. Penunjukan bule sebagai pengawas juga sudah dilaporkan Luhut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kualitas pekerjaan menjadi kunci. Saya lapor ke Presiden, pengawas secara terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule untuk kualitas. Jadi, jangan sampai Istana Presiden jadi tapi kualitasnya tidak bagus," kata Luhut saat mengikuti rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jumat, 9 Juni 2023.
