- Youtube PDIP
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy mengaku turut serta memiliki tanggung jawab untuk mengurus para korban di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
Sementara, untuk masalah hukum Ponpes Al Zaytun akan menjadi wewenang Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD.
"Sisi penegakan hukum itu urusan Pak Menko Polhukam, satu sisi ada sisi pencegahan dan rehabilitasi bantuan korban-korban itu urusan saya gitu," kata Muhadjir kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Juni 2023.
Menko PMK Muhadjir Effendy laksanakan salat Id di Kantor PP Muhammadiyah.
- VIVA.co.id/ Rahmat Fatahillah Ilham
Muhadjir mengatakan bagi tugas tersebut merupakan realisasi atau melaksanakan arahan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin.
"Sampai sejauh ini Pak Menko Polhukam sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan arahan dari Pak Wapres. Saya tinggal menunggu saja," ucap dia.
Kendati begitu, Muhadjir masih belum mau membeberkan apa saja yang mereka temukan di dalam penyelidikan kasus Pondok Pesantren Al Zaytun.
"Saya belum mendapatkan informasi tentang itu. Baru gosip aja, isu-isu, kita kan tidak menegakkan hukum berdasarkan isu, harus berdasarkan fakta hukum ya," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin buka suara soal dugaan penyimpangan ajaran sesat di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu Jawa Barat. Menurut dia, pemerintah akan melakukan kajian-kajian terlebih dulu terhadap keberadaan pondok pesantren tersebut.
Ma’ruf juga memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut untuk turun tangan langsung terkait Pesantren Al-Zaytun ini.
“Tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dan juga Kementerian Agama, saya minta untuk ditindaklajuti,” kata Ma’ruf dikutip pada Rabu, 21 Juni 2023.
Ia mengatakan pemerintah tentu akan meminta pandangan-pandangan dari berbagai kalangan organisasi masyarakat Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan lainnya.
“Saya kira nanti kalau sudah pandangan-pandangan, saya dengar dari NU Jawa Barat, Persis, dari MUI, nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang akan kita ambil,” jelas dia.
Ponpes Al Zaytun tengah disorot publik karena memiliki banyak kontroversial. Ada dugaan ponpes yang berlokasi di Indramayu itu menyampaikan pendidikan sesat kepada santri.
