Dipanggil KPK Terkait Dugaan Suap Jalur Kereta Api, Menhub Minta Dijadwal Ulang
- Dok. Kemenhub
Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu saksi terkait dengan dugaan suap proyek pembangunan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Namun Budi Karya Sumadi hari ini tidak dapat hadir sebagai saksi di gedung merah putih KPK.
Juru Bicara Menhub, Adita Irawati mengatakan bahwa saat ini Menteri Perhubungan Budi Karya sedang berada di luar kota guna melakukan tugasnya.
"Saat ini Menhub tengah mendapat tugas untuk meninjau proyek transportasi di luar kota sehingga permintaan keterangan kami mohonkan untuk dapat dijadwalkan kembali," ujar Adita kepada wartawan, Jumat 14 Juli 2023.
Gedung Merah Putih KPK
- VIVA/Andry Daud
Adita menyebutkan bahwa pihaknya sangat mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Maka dari itu, pihaknya akan bekerja sama dengan KPK bahkan aparat penegak hukum lainnya.
"Kami sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum termasuk KPK," kata dia.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipanggil KPK menjadi salah satu saksi terkiat dengan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Tahun Anggaran 2018-2022.
Budi Karya diperiksa sebagai saksi dengan tersangka kasus dugaan korupsi Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang Putu Sumarjaya.
"Pemeriksaan dilakukan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Jl Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Ali Fikri kepada wartawan.
Ali belum memberi informasi perihal materi pemeriksaan yang hendak didalami tim penyidik terhadap Budi. Pada hari ini, KPK juga memanggil dua saksi lain atas nama M Risal Wasal selaku Dirjen Perkeretaapian Kemenhub dan Maulana Yusuf selaku ASN pada Kemenhub.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.
- VIVA/Zendy Pradana.
Selanjutnya, dalam operasi tangkap tangan korupsi di proyek pembangunan jalur kereta api, KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Sepuluh tersangka itu yakni :
Tersangka Pemberi Suap:
1. DIN selaku Direktur PT IPA
2. MUH selaku Direktur PT DF
3. YOS selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023
4. PAR selaku VP PT KA Manajemen Properti
Tersangka Penerima Suap:
1. HNO selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian
2. DEN selaku PPK BTP Jabagteng
3. PTU selaku Kepala BTP Jabagteng
4. AFF selaku PPK BPKA Sulsel
5. FAD selaku PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian
6. SYN selaku PPK BTP Jabagbar
KPK pun mempersangkakan tersangka Penerima dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kemudian para tersangka Pemberi disangkakan Pasal 5 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Saat ini para tersangka pun langsung menjalani masa tahanan selam 20 hari pertama di rutan KPK.
Sebagai informasi, bahwa KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Perkertaapian DJKA Jawa Tengah pada Selasa 11 April 2023.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron turut membenarkan terkait adanya OTT yang dilakukan oleh KPK itu. Ia mengatakan ada dua lokasi yang terindikasi OTT.
"Benar KPK telah melakukan giat tangkap tangan siang tadi di Semarang dan Jakarta," ujar Ghufron kepada wartawan pada Selasa 11 April 2023.
