Presiden GIDI Papua Minta Lukas Enembe Dibebaskan KPK
- Aman Hasibuan
VIVA – Terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi Gubernur Papua Non aktif Lukas Enembe diminta dibebaskan tanpa bersyarat karena kondisinya sakit.
Permintaan pembebasan Lukas Enembe itu disampaikan Presiden Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) wilayah Papua, Pdt. Dorman Wandikbo dalam keterangan persnya kepada wartawan di Kantor Sinode GIDI Papua di Sentani, Rabu, 9 Agustus 2023.
Dorman dengan tegas meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membebaskan Gubernur Papua Non Aktif Lukas Enembe dari tahanan karena sakit.
Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe di persidangan
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
“Melihat kondisi Gubernur Papua Non Aktif Lukas Enembe yang saat ini, saya sebagai pimpinan Gereja GIDI Papua dan warga jemaat kami sangat mengharapkan pembebasan Bapak Lukas Enembe dengan tanpa syarat karena kondisi kesehatan sakit,”jelas Pdt. Dorman Wandikbo.
Ia menyebutkan, sejak awal GIDI Papua sudah menyampaikan tuntutan pembebasan Lukas Enembe ini kepada KPK, dan pihak KPK bisa melakukan proses hukum terhadap Lukas Enembe jika kondisinya sehat pihaknya pun tidak keberatan dilakukan proses hukum karena negara ini adalah negara hukum. “Jadi kami sampai hari ini bicara pembebasan LE karena beliau sakit. Karena ada undang-undang kalau kondisinya tidak memungkinkan bisa dibebaskan demi untuk kemanusiaan,”katanya.
Pdt. Dorman Wandikbo menuturkan, Gubernur non aktif Enembe selama ditahan menderita penyakit komplikasi antara lain Sakit Diabetes, Ginjal, Strok dan Jantung yang serius tetapi tidak mendapat perawatan kesehatan yang optimal baik oleh pihak KPK, Kejaksaan maupun Hakim Pemeriksa Perkara.
Berdasarkan realitas penegakan hukum di atas, kami atas nama Presiden GIDI sebagai surat pastoral menyatakan perihatin, agar diperhatikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebagai berikut:
1. Memeriksa perkara Gubernur Papua Non Aktif Lukas Enembe secara independen, komprehensif dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta persidangan dengan menghindar dari “penyalahgunaan kekuasaan” yang sejak awal dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Memberikan hak terdakwa sesuai KUHAP untuk mendapat perawatan kesehatan secara optimal selama proses hukum, termasuk hak untuk mendapat pembantaran penahanan, penangguhan penahanan/pengalihan penahanan guna perawatan kesehatan hingga pulih dari sakit.
