KPK Ungkap Perkembangan Penyelidikan Biaya Makan Lukas Enembe Sehari Capai Rp 1 Miliar
- Zendy Pradana/ VIVA.
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan saat ini masih mengusut terkait dengan dana operasional Gubernur nonaktif Lukas Enembe mencapai Rp 1 Triliun, bahkan Lukas makan sehari dengan biaya Rp 1 Miliar. KPK pun menyebut bahwa saat ini sudah masuk ke tahap akhir.
"Ini penyelidikannya sudah pada tahap akhir ya, jadi, tunggu saja, sudah hampir akhir," ujar Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Senin 14 Agustus 2023.
Artinya, saat ini dana operasional Lukas Enembe yang nilainya fantastis itu sebentar lagi akan masuk tahap penyidikan.
Asep pun menjelaskan bahwa total sana operasional Lukas Enembe jumlahnya akan diumumkan ketika semuanya rampung diselidiki.
"Nanti kita umumkan, karena yang menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK atau BPKP," kata Asep.
Gubernur Papua yang juga tersangka suap dan pencucian uang, Lukas Enembe
- Antara
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, dana operasional yang digunakan Lukas Enembe selama menjabat sebagai Gubernur Papua sebanyak Rp 1 triliun setiap tahunnya. Bahkan, ia pun menggunakan dana operasional itu sebanyak Rp 1 miliar setiap harinya.
Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan bahwa dana operasional yang mencapai Rp 1 miliar yang digunakan Lukas Enembe ternyata untuk dibelikan makan dan minum. Uang tersebut digunakan Lukas selama satu hari.
"Nah ini dana operasional yang bersangkutan itu rata-rata setiap tahun itu Rp 1 triliunan dan sebagian besar setelah kita telisik kita lihat itu dibelanjakan antara lain untuk biaya makan minum, bayangkan kalau Rp 1 triliun itu sepertiga digunakan untuk belanja makan minum itu satu hari berarti Rp 1 miliar untuk belanja makan minum," ujar Alexander kepada wartawan dikutip Selasa, 27 Juni 2023.
Kemudian, Alex menjelaskan bahwa adapun anggaran dana yang digunakan oleh Lukas ternyata digunakan untuk membeli makan dan minum dengan mengeluarkan kwitansi fiktif.
"Jadi restorannya tidak mengakui bahwa kuitansi itu diterbitkan oleh rumah makan tersebut. Tentu ini akan dialami lebih lanjut karena jumlahnya banyak ada ribuan kwitansi bukti-bukti pengeluaran yang tidak bisa diverifikasi," kata dia.
Kata Alex, penyidik KPK bahkan menemukan adanya surat pertanggungjawaban tidak berjalan sesuai aturannya. Lukas pun kerap tidak melengkapi bukti setiap melakukan pengeluaran.
"Ini termasuk juga kita lihat ini tentu proses SPJ atau pertanggungjawaban dana operasional itu, yang sebenarnya tidak berjalan dengan baik. SPJ hanya disampaikan berupa pengeluaran-pengeluaran yang sering tidak disertai dengan bukti pengeluaran untuk apa," kata dia.
Lukas Enembe sudah menjadi tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Lukas juga menjadi tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
