Dideportasi dan Masuk Daftar Penangkalan Imigrasi, WN Prancis Protes
- ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Jakarta – Seorang Warga Negara Prancis berinisial RB dideportasi dan mendapatkan penangkalan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada Selasa, 25 Juli 2023.Â
Berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian, RB diperintahkan untuk segera meninggalkan Wilayah Indonesia karena telah terbukti melanggar Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.Â
Selain itu, kepadanya juga dikenakan sanksi berupa pendeportasian dan nama yang bersangkutan dimasukan ke dalam daftar Penangkalan sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 2 huruf (a) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Terkait dengan deportasi tersebut, Clara D. Viriya dari Kantor Hukum Mahatma Indonesia sebagai kuasa hukum RB mempertanyakan dasar hukum tindakan keimigrasian yang diterima kliennya itu. Pasalnya, tidak ada ketentuan perundang-undangan yang melegitimasi deportasi dan penangkalan tersebut.Â
"Alasan yang digunakan oleh Kantor Imigrasi Mataram untuk mendeportasi klien kami sangatlah mengada-ada. Dalam peraturan perundang-undangan itu tidak ada ketentuan yang melarang pemilik ITAS Kerja untuk menjadi pemegang saham di perusahaan yang berbeda,“ kata Clara dalam keterangan tertulisnya, Senin, 21 Agustus 2023.
Ilustrasi Kantor Imigrasi.
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Masalah keimigrasian yang menjerat RB bermula saat dirinya yang memegang Izin Tinggal Sementara (ITAS) Tenaga Kerja Asing, namun di saat bersamaan memiliki saham di perusahaan yang berbeda dari tempat yang bersangkutan bekerja.Â
Selain itu, RB juga diduga melakukan kesalahan dengan menyalahgunakan jabatannya sebagai General Manager karena melakukan posting atas selebaran/brosur yang mengiklankan usaha perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja di salah satu media sosial.
Terkait permasalahan ITAS tersebut, Clara telah melakukan konfirmasi kepada Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian di Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hasilnya menyatakan bahwa pemegang KITAS pekerja dapat menjadi pemegang saham di perusahaan lain, selama tidak menduduki suatu jabatan baik direktur atau komisaris di perusahaan sebelumnya (atau yang lebih familiar disebut dengan rangkap jabatan).Â
"Sehingga tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh RB," jelasnya.Â
Lalu, terkait dengan permasalahan RB yang memiliki jabatan sebagai General Manager di perusahaan baru yang tidak diperbolehkan melakukan posting atas selebaran/brosur yang mengiklankan usahanya itu, Clara menjelaskan bahwa yang menentukan apakah pekerjaan itu sesuai dengan izin yang diterbitkan atau tidak, merupakan kewenangan sepenuhnya dari Kementerian Ketenagakerjaan.