APMS Pede Kemendagri Tidak Akan Perpanjang Jabatan Yan Piet Mosso Sebagai Pj Bupati Sorong

Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso
Sumber :
  • VIVA/ Natania Longdong

Jakarta – Aliansi Peduli Masyarakat Sorong (APMS) menyebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret nama Yan Piet Mosso dalam daftar calon Penjabat (Pj) Bupati Sorong. APMS mengklaim Kemendagri mempertimbangkan banyaknya pengaduan masyarakat, yang melaporkan buruknya transparansi pengelolaan anggaran dan rendahnya kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan Yan Piet Mosso. 

Menyelami Dampak Negatif FOMO pada Pengguna Media Sosial

“Kami menerima kabar A1 bahwa Yan Piet Mosso dicoret alias tidak akan diperpanjang kembali sebagai Pj Bupati Sorong. Kami tentu mengapresiasi kabar baik ini dan memberi dukungan kepada Kemendagri untuk tidak memilih kembali Yan Piet Mosso sebagai Pj Bupati Sorong,” kata Koordinator APMS, Ari Syahputra dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 21 Agustus 2023. 

Ari pun menegaskan sikap lembaganya yang menginginkan Yan Piet Mosso tidak lagi menjadi Pj Bupati Sorong. Dia menjelaskan bahwa Mosso telah gagal menjalankan amanat untuk melayani hak-hak dan kepentingan rakyat Sorong secara baik. 

92.493 NIK Warga Jakarta Bakal Dinonaktifkan Pekan Depan

Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso

Photo :
  • Istimewa

Menurut aktivis PMII ini, bahkan Mosso tidak mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sorong. 

Lebih dari 92 Ribu NIK Warga DKI Bakal Dinonaktifkan Pekan Ini

“Apakah kita semua bisa menutup mata, di era Mosso, hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan dan rakyat Sorong belum terpenuhi dengan baik. APMS dan masyarakat Sorong tak akan tinggal diam melihat angka prevalensi stunting yang masih tinggi, jalan Sorong yang rusak dan persoalan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong yang mangkrak,” sambungnya.  

Ari juga menyoal orientasi penggunaan anggaran semasa Pj Yan Piet Mosso yang tidak bersandar pada kepentingan masyarakat. Misalnya soal pembelian mobil dinas pribadi Pj Bupati Sorong yang lebih didahulukan dari mobil damkar yang dibutuhkan masyarakat. 

Hal tersebut, dinilai tidak memiliki empati dan keberpihakan dengan kepentingan publik karena tak mengutamakan pembelian armada damkar. 

"APMS mewakili suara dan kepentingan rakyat Kabupaten Sorong yang berharap mobil Damkar lebih prioritas disediakan ketimbang mobil baru untuk keperluan PJ Bupati," tegas dia. 

Ari percaya Kemendagri akan mendengarkan aspirasi APMS dan masyarakat Sorong yang kecewa dengan kepemimpinan Yan Piet Mosso. 

Dia kembali menegaskan Sorong membutuhkan sosok Pj Bupati yang mampu melayani kepentingan rakyat dan menjaga kondisi wilayah Sorong yang lebih kondusif jelang penyelenggaraan Pilpres 2024 mendatang.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya