15 Eks Koruptor Nyaleg di DPR dan DPD RI, Ini Daftarnya
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
7. Rahudman Harahap, caleg Partai Nasdem di Dapil Sumatera Utara I dengan nomor urut 4. Dia terseret korupsi tunjangan aparat Desa Tapanuli Selatan saat menjadi Sekda Tapanuli Selatan.
8. Rokhmin Dahuri, caleg PDIP di Dapil Jawa Barat VII dengan nomor urut 1. Dia dihukum atas kasus korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan ketika menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di era pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
9. Susno Duadji, caleg PKB di Dapil Sumatera Selatan II, nomor urut 2. Susno itu terlibat korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat 2009 dan korupsi penanganan PT Salmah Arowana Lestari.
Sementara itu, enam eks koruptor yang menjadi bakal caleg DPD antara lain:Â
1. Cinde Laras Yulianto bakal caleg DPD dengan Dapil Yogyakarta dengan nomor urut 3. Cinde pernah terlibat korupsi dana purna tugas sebesar Rp3 miliar.
2. Dody Rondonuwu bakal caleg DPD di Dapil Kalimantan Timur, nomor urut 7. Dody pernah terlibat korupsi dana asuransi 25 orang anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004.Â
3. Emir Moeis caleg DPD untuk Dapil Kalimantan Timur, nomor urut 8. Ia terlibat kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Tarahan, Lampung tahun 2004.
4. Irman Gusman bakal caleg DPD terdaftar di Dapil Sumatera Barat, nomor urut 7. Diketahui, Irman terbukti terlibat di kasus suap impor gula oleh Perum Bulog.
5. Ismeth Abdullah bakal caleg DPD dengan Dapil Kepulauan Riau, nomor urut 8. Ismeth yang merupakan eks Gubernur Kepulauan Riau itu pernah terseret kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.
6. Patrive Rio Capella yang terdaftar sebagai bakal caleg di Dapil Bengkulu dengan nomor urut 10. Dia pernah menerima gratifikasi atas proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Sumatera Utara oleh Kejaksaan.
Hasil Pertemuan DPR dan Prabowo soal Penguatan Tata Kelola Data Usai UU SDI Disahkan, Ini Arahan Presiden
DPR bertemu Presiden Prabowo membahas penguatan tata kelola data nasional usai UU Satu Data Indonesia disahkan, termasuk integrasi data, penyaluran bansos, dan keamanan.
