Jokowi: Menteri ATR Sekarang Eks Panglima TNI, Ada Persoalan Lahan Senyum Doang Beres

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup KTT ASEAN ke-43
Sumber :
  • gallery.asean

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terima kasih kepada komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas dan seluruh terkait atas kerja keras mengawal serta menyelesaikan persoalan pembangunan infrastruktur, utamanya program strategis nasional (PSN) prioritas.

PM Singapura akan Temui Jokowi Pekan Depan, Bahas Energi Hingga IKN

Namun, Jokowi mengingatkan bahwa bukan hal mudah di lapangan untuk melaksanakan program strategis nasional prioritas ini.

“Hati-hati, bukan sesuatu yang gampang di lapangan. Kita tahunya telah selesai jalan tol, telah selesai bendungan, telah selesai airport, telah selesai pembangkit, tapi tidak tau bahwa persoalan di lapangan begitu sangat rumit, utamanya urusan pembebasan lahan,” kata Jokowi saat acara Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta Selatan pada Rabu, 13 September 2023.

Sri Mulyani Ungkap Pembangunan IKN Sudah Sedot APBN Rp 4,3 Triliun

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.

Photo :
  • Istimewa

Menurut dia, dalam menjalankan proyek pembangunan itu persoalan paling utama sekali adalah pembebasan lahan. Makanya, Jokowi beruntung memiliki Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto merupakan mantan Panglima TNI.

PDIP Tak Mau Pusing Mikirin Jokowi dan Gibran yang 'Bakar' Rumahnya Sendiri

“Karena Menteri BPN mantan Panglima TNI itu memudahkan. Pak Hadi ini kalau ke bawah ada persoalan lahan, senyum gitu aja rampung semuanya. Pada senyum loh, belum diam. Kalau diam, langsung urusan pembebasan lahan rampung,” ujarnya.

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto.

Photo :
  • Istimewa

Oleh karena itu, Jokowi patut mengacungi jempol kepada Kementerian ATR/BPN. Apalagi, kata dia, saat ini ada 126 jta bidang yang harus disertifikatkan. Tahun 2015, Jokowi mengingat baru 46 juta bidang yang sudah bersertifikat. Artinya, masih 80 juta bidang lagi yang harus disertifikatkan.

“Padahal saya cek setiap tahun, berapa sih yang sertifikat keluar. 500 ribu, artinya apa? Rakyat harus menunggu 160 tahun untuk pegang yang namanya sertifikat. Ini moga-moga tahun 2024, itu 126 juta sudah rampung semuanya,” jelas dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya