KPU Teken MoU Bareng Kemenag, Kemenpora dan PPATK Demi Ciptakan Pemilu Kondusif

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) bersama tiga kementerian dan lembaga terkait penyelenggaraan Pemilu 2024, Jumat, 15 September 2023.

Tiga lembaga yang dimaksud ialah Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Ini sebagai bentuk bahwa penyelenggaraan pemilu melibatkan banyak pihak. KPU punya kesadaran bahwa tidak mungkin KPU secara sendirian mengerjakan Pemilu ini," kata Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers, Jumat, 15 September 2023.



Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari

Photo :

• VIVA/Ilham Rahmat

Hasyim mengatakan, keterlibatan Kemenpora dalam penandatanganan MoU ini karena banyak pemilih muda pada Pemilu 2024 mendatang. Kemenpora berperan untuk mengajak para pemuda berkontribusi saat pemungutan suara.

"Seperti kita ketahui pemilih kategori pemuda itu juga luar biasa besar, tersebar di berbagai macam organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan," ujarnya. 

Kemudian untuk PPATK berperan dalam menerima laporan dan mengawasi dana kampanye. Sebab, kata Hasyim, para peserta pemilu diwajibkan untuk melaporkan seluruh dana kampanyenya. 

"Untuk itu disiapkan ada rekening khusus dana kampanye, pasti modelnya bank-able atau transfer-able melalui bank dan ada lembaga yang khusus menangani transaksi keuangan yaitu PPATK," kata Hasyim.

Sementara itu, kata Hasyim, Kementerian Agama dibutuhkan dalam memberikan pendidikan soal pemilu ke peserta didik maupun mahasiswa yang masuk kategori pemilih pemula. Sebab, Kemenag turut mengurusi lembaga pendidikan mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.

"Saya kira dapat berkontribusi dalam pendidikan pemilih, sosialisasi, atau bahkan menjadi bagian dari para penyelenggara pemilu," tutur Hasyim.

"Oleh karena itu, situasi kondusif, kompetisi yang sehat menjadi sesuatu yang penting bagi kepemiluan kita di 2024," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

"Untuk itu disiapkan ada rekening khusus dana kampanye, pasti modelnya bank-able atau transfer-able melalui bank dan ada lembaga yang khusus menangani transaksi keuangan yaitu PPATK," kata Hasyim.