DPR Diusulkan Gunakan Hak Interpelasi soal Kasus Pulau Rempang

Petugas membersihkan sisa pohon dan ban yang dibakar warga di Pulau Rempang
Sumber :
  • ANTARA/Yude

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, diusulkan untuk menggunakan salah satu haknya, yakni hak interpelasi dalam mengusut persoalan di Pulau Rempang, Batam. Hingga kini masih terjadi penolakan terkait penggusuran yang dilakukan pemerintah oleh masyarakat di sana.

img_title Libur Nataru 2026-2027, Kemenhub Siapkan 8 Juta Kursi Pesawat dan Tambahan Penerbangan Ekstra

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), mendesak DPR RI untuk mengajukan hak interpelasi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.D esakan itu disampaikan agar DPR segera mengambil keputusan di rapat paripurna. 

img_title Syahrul Aidi Langsung Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin usai Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

"DPR melalui rapat paripurna perlu menyepakati usulan hak interpelasi dan segera memanggil Presiden untuk menciptakan solusi jangka pendek dalam upaya melindungi hak masyarakat Pulau Rempang,” kata Direktur Eksekutif PSHK, Fajri Nursyamsi kepada awak media, Senin, 18 September 2023. 

Menurut Fajri, DPR secara kelembagaan harus melaksanakan fungsi pengawasannya untuk memastikan tindakan represif aparat penegak hukum terhadap warga Pulau Rempang tidak terjadi kembali, dan upaya penggusuran dihentikan segera.

img_title Bakal Dibawa ke Paripurna, Ini 10 Poin Pembahasan dalam RUU Perampasan Aset

Karena itu, ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penentuan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang tersebut. 

“Dengan memastikan keterlibatan masyarakat terdampak dalam pembahasan dan pengambilan keputusannya,” imbuhnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam konteks penggusuran paksa di Pulau Rempang, DPR didesak untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Presiden Jokowi. Mengingat penolakan yang kuat dari warga Pulau Rempang terhadap penggusuran tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman

DPR Tak Masukkan Illicit Enrichment dalam RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya

Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan ketentuan illicit enrichment atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan tidak wajar tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut