- Istimewa
Jakarta – Perkembangan transformasi digital mendorong penyediaan layanan pemerintahan yang lebih efisien berbasis teknologi digital. Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria menyatakan kolaborasi dan sinergi menjadi kunci dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Pelaksanaan SPBE, sesuai amanat Perpres SPBE harus dilaksanakan dengan mengedepankan beragam prinsip, antara lain meliputi keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, serta interoperabiltas. Sehingga, kolaborasi dan sinergisme tentu menjadi kunci dalam implementasi SPBE yang terpadu," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kolaborasi Implementasi SPBE Nasional di Jakarta Pusat, Selasa, 17 Oktober 2023.
Wamen Nezar Patria menekankan bahwa dalam mempercepat implementasi SPBE, setiap kementerian dan lembaga memerlukan orkestrasi dengan kewenangan yang jelas, terarah dan terukur.
Wamenkominfo Nezar Patria
- Kominfo
Salah satu yang dilakukan Kementerian Kominfo dengan melakukan integrasi dan menghadirkan interoperabilitas 2.700 ruang server atau pusat data, dan 24.000 aplikasi yang dikelola oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Sekaligus memastikan kapasitas sumber daya masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur maupun sistem SPBE yang dibangun pemerintah," ungkapnya.
Sebagai Chief of Technology Officer SPBE sesuai amanat Perpres SPBE dan Perpres Arsitektur SPBE, Kementerian Kominfo bertanggung jawab dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dan koordinasi pembangunan serta pengembangan Aplikasi SPBE.
Wamenkominfo Nezar Patria (kemeja putih).
- VIVA/Lazuardhi Utama
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo siap berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, serta stakeholders terkait untuk menyelenggarakan SPBE dan menghadirkan kebijakan penunjang pelaksanaan SPBE sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Sebagai bentuk tindak lanjut keseriusan dalam pengembangan SPBE, implementasinya harus diakselerasi dan harus memiliki output, outcome dan impact konkret sampai akhir masa pemerintahan ini. Hal ini perlu dilakukan supaya bisa menjadi pondasi kuat untuk keberlanjutan di pemerintahan selanjutnya," pungkasnya.
