- ANTARA/Jafkhairi
VIVAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Patrialis Akbar menilai putusan 15 tahun penjara terhadap tuna netra di Medan karena terbukti menyimpan narkoba jenis ganja, agak mengabaikan rasa keadilan masyarakat.
Sebagai solusi, kata Patrialis, aparat penegak hukum di lapangan perlu mempertimbangan hukum alternatif bagi pelaku kejahatan yang dilakukan orang kecil.
"Dengan demikian, jangan lagi ada orang yang karena kekeliruan atau kesalahan kecil di penjara," kata Patrialis Akbar saat meresmikan berfungsinya Kanwil Kumham di Sumbar sebagai Law Centre, Jumat, 16 Juli 2010.
Menurut Patrialis, tidak semua kasus-kasus kecil dan kasus perdata diselesaikan dengan menegakkan hukum semata. Apalagi, saat ini Lapas sudah tidak sanggup menampung napi baru.
"Penjara sudah penuh, hidung dan kepala penghuninya sudah saling ketemu," kata Patrialis. Dan menurut data Menkumham, tercatat sebanyak 135 ribu orang menghuni Lapas saat ini. Jumlah tersebut dinilai telah over kapasitas.
Kedepan, penegakkan hukum harus mengacu pada rasa keadilan masyarakat. Jika mengabaikan rasa keadilan masyarakat, kata Patrialis, negara tidak punya perhatian pada rakyat.
Dijelaskan Patrialis, kasus-kasus hukum yang berkembang saat ini perlu mendapatkan pengontrolan dari negara. Kontrol negara diharuskan untuk mengontrol jalannya proses penegakkan hukum.
Penyalahgunaan hak diskresi yang dimiliki penegak hukum dilembaga Menkumham dinilainya telah mengorbankan rakyat kecil. "Jangan ada lagi kriminalisasi hukum," tegasnya.
Laporan: Eri Naldi | Padang
Kemenkominfo Menggelar Talkshow dengan Tema Jarimu Harimaumu
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI) mengadakan kegiatan talkshow chip in “Jarimu Harimaumu” pada tanggal 26 April 2024 di Jakarta Barat.
