- DPR RI
Jakarta-Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta Bareskrim Polri menelusuri aliran dana tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang.
Nasir menduga dana hasil TPPU Panji Gumilang mengalir ke sejumlah pihak. Politikus PKS itu pun meminta Bareskrim membongkar kasus TPPU ini secara tuntas.
"Ini sangat menarik karena nanti akan ketahuan aliran uang itu. Dari siapa, untuk siapa, dan digunakan ke mana saja uang hasil pencucian itu. Sebab tak mungkin PG (Panji Gumilang) bekerja sendiri dalam melakukan tindak pidana pencucian uang itu," kata Nasir kepada wartawan, Jumat, 3 November 2023.
Panji Gumilang usai diperiksa Bareskrim Polri
- Ist
Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka TPPU. Penetapan tersangka tersebut dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri setelah gelar perkara, Kamis, 2 November 2023.
Dalam kasus ini, Bareskrim Polri juga sudah menyita sejumlah aset dan bangunan milik Panji Gumilang terkait kasus dugaan TPPU dan korupsi dana BOS. Salah satunya yang disita oleh penyidik yakni warkah tanah dan buku tanah yang tercatat atas nama Panji dan keluarganya di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu.
Nasir mengatakan, penetapan tersangka oleh Bareskrim telah memenuhi harapan publik. Nasir menyebut banyak yang tidak menyangka dugaan pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang.
"Kabareskrim telah memenuhi harapan masyarakat Indonesia soal Panji Gumilang ini.
Harapan publik semoga kasus ini tidak hanya berhenti pada PG saja. Karena itu transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas sangat ditunggu publik agar benang kusut soal tuduhan pencucian uang PG dapat diusut sampai ke akar-akarnya," kata Nasir.
Panji Gumilang diserahkan ke Kejaksaan Indramayu
- VIVA/Foe Peace
Bareskrim Polri menemukan adanya aliran dana sebesar Rp 1,1 Triliun dalam kasus pencucian uang Pondok Pesantren Al-Zaytun yang dilakukan Panji Gumilang. Aliran dana ini ditemukan melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Kalau kami lihat in/out-nya dari transaksi TPPU, kurang lebih total kerugian yang ditimbulkan APG di TPPU kurang lebih sekitar Rp 1,1 Triliun," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Kamis kemarin.
