Tegas Nasir Djamil Tantang Mahfud MD Usai Sebut Anggota DPR Minta Proyek ke Menteri
- DPR RI
Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD beberapa waktu lalu sempat menghadiri acara dialog publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Dalam kesempatan itu, Mahfud bercerita soal menteri yang diteken anggota DPR RI yang memiliki usaha pribadi.
Mahfud MD menilai bahwa ada banyak anggota DPR RI yang pesen proyek kepada sejumlah menteri agar perusahaan pribadi miliknya bisa berjalan. Bukan hanya itu, Mahfud MD juga mengaku bahwa praktik serupa juga terjadi di tingkat eksekutif.
Di sisi lain, anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil menyayangkan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang melempar tuduhan tersebut. Dia menilai bahwa ucapan Menkopolhukam itu adalah tuduhan semata karena tak menyebutkan secara detail.
Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD di acara Dialog Muhammadiyah di UMJ
- tvMU
“Sangat disayangkan kalau menteri koordinator selevel Mahfud MD hari gini masih suka melempar tuduhan ke anggota DPR RI,” kata Nasir ketika dihubungi tvOne pada Kamis, 23 November 2023 kemarin.
Lebih lanjut, Natsir tidak yakin bahwa ada menteri yang bisa ditekan oleh anggota DPR RI dan tidak menolak tekanan maupun permintaan proyek tersebut.
“Kedua, apakah ada menteri yang bisa ditekan oleh anggota DPR RI? Ketiga, kalau ada, apakah sang menteri tidak bisa menolak tekanan itu?” ungkapnya.
Anggota Komisi III, DPR Nasir Djamil
- DPR RI
Natsir kemudian menantang cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu untuk mengatakan sosok menteri yang sempat mendapat tekanan dan proyek yang pernah diminta anggota DPR.
“Kalau Mahfud MD menceritakan hal di atas, sebaiknya Mahfud menyebutkan secara terang benderang, menteri mana yang pernah ditekan dan proyek apa yang diminta oleh anggota DPR RI itu?” kata Nasir.
Natsir memandang bahwa sikap Mahfud MD yang melempar tuduhan hanya untuk mendapatkan pujian dan citra baik dari masyarakat adalah sesuatu yang tidak tepat.
“Saya tidak membicarakan Mahfud MD sebagai cawapres, tapi sebagai Menko Polhukam,” tandasnya.
Komisi VI DPR Minta Erick Thohir Perketat Pengawasan di BUMN
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI terus mendukung upaya bersih-bersih BUMN yang dilakukan Kementerian BUMN.
