Mahfud Tak Masalah Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Luar Negeri Meningkat
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md memastikan bahwa kesepakatan menaikkan anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari dana pinjaman sudah dihitung oleh pemerintah.
Menurut Mahfud, alutsista yang akan dibeli pun sudah dibahas bersama. "Enggak apa-apa, kan kalau keputusan rapat sudah boleh. Ya pasti sudah dihitung, waktu dan jumlahnya pasti sudah dihitung. Kan ada Menteri Keuangan yang paham itu. Sudah, (alutsista) sudah dibahas," kata Mahfud Md ditanyai awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 29 November 2023.
Adapun kenaikan anggaran belanja alutsista ini terungkap saat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan soal pembahasan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Menhan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 28 November 2023. Sri Mulyani ikut hadir dalam rapat tersebut.
Dikonfirmasi kembali, dikatakan Sri Mulyani, rapat kemarin menyepakati kenaikan anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
"Pertemuan dengan Menhan membahas belanja alutsista dari pinjaman luar negeri. Diketahui Kemenhan anggarannya adalah anggaran di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) seperti hari ini. Namun, Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 29 November 2023.
"Untuk tahun 2020 - 2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden 20,75 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar dolar AS," kata Sri Mulyani menambahkan.
Sri lalu menjelaskan alasan disepakatinya kenaikan anggaran belanja alutsista oleh pemerintah.
Menurut dia, kenaikan karena kondisi alutsista yang dimiliki Indonesia dan potensi ancaman, serta peningkatan dinamika geopolitik.
"Kebutuhannya memang disampaikan Kementerian Pertahanan, menganggap kebutuhan sesuai kondisi alutsista. Dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity. Dan di sisi lain masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka panjang," ujarnya.
