- VIVA/Diki Hidayat
Garut – Isu tak sedap santer jelang akhir masa jabatan Bupati Garut Rudy Gunawan yang akan berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang. Beredar pengakuan di kalangan ASN Garut yang menyebutkan bahwa Bupati Garut Rudy Gunawan tukang palak (minta uang secara paksa).
Berdasar pengakuan ASN yang tak diketahui namanya itu, terdapat iuran wajib bulanan bagi para kepala dinas sebesar Rp 2,5 juta, serta uang kenaikan pangkat atau jabatan berkisar Rp 25 hingga Rp 100juta yang dikumpulkan di salah satu kepala dinas atau orang dekat bupati.
Bupati Garut, Rudy Gunawan membantah dan menolak dengan tegas tuduhan tersebut. Bahkan Rudy mempertanyakan siapa yang memalak dan siapa yang dipalak. Ia meminta pihak-pihak yang merasa dirugikan memproses tuduhan itu, dan melaporkan ke aparat penegak hukum.
Bupati Garut Rudy Gunawan
- VIVA/Diky Hidayat
"Siapa? (yang memalak) kalau ada itu ya proses kalau saya ya enggak keberatan, kalau memang itu dipalak, dipalak siapa? Tidak ada (Bupati memalak) saya tidak akan pernah melakukan itu, untuk apa?" kata Rudy Gunawan dikutip Selasa, 19 Desember 2023.
Menurutnya, Rudy menjelaskan bahwa aksi palak tersebut sudah merusak integritas, sehingga jika ada yang mengaku-ngaku atau diminta (dipalak) sejumlah uang atas nama Bupati, dia berjanji akan memberhentikannya sebelum akhir masa jabatan dirinya.
Ia menegaskan tidak pernah meminta uang kepada ASN atau kepala dinas terkait untuk agenda perjalanan dinas di dalam maupun luar negeri.
"Jadi kalau ada (kegiatan perjalanannya) yang ke luar negeri ada palak atau kemanapun itu enggak ada minta ke kadis (kepala dinas), saya tidak perlu hidup seperti itu," tegasnya
Sementara itu, sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut mengaku pernah dimintai uang untuk kegiatan bupati khususnya saat pergi ke luar negeri.
Adapun terkait setoran bulanan kepala dinas, sebagian pegawai mengetahuinya tatkala atasannya (kepala dinas) curhat atas permintaan tersebut.
"Kalau saya sih tahu ada setoran bulanan, saat atasan saya curhat diminta setoran bulanan untuk bupati," ungkap salah seorang pejabat eselon tiga, yang namanya minta dirahasiakan.
