Beda Pandangan dengan Jokowi soal Debat Capres, Mahfud MD: Tak Ada Serangan Personal
- VIVA/Cahyo Edi.
Yogyakarta – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD berbeda pandangan dengan Presiden Jokowi tentang debat calon Presiden (capres) putaran ketiga yang digelar Minggu 7 Januari 2024 lalu.
Mahfud menilai jika dalam debat itu tak ada serangan personal yang terjadi. Meski demikian pria yang saat ini menjabat sebagai Menkopolhukam ini memersilakan masyarakat umum untuk menilainya sendiri.
"Ya gak apa-apa Pak Jokowi punya tanggapan begitu. Tapi kalau saya (menilai) ndak ada serangan personal. Jadi kalau ada yang berpendapat itu serangan personal itu boleh saja. Tapi sebagian besar rakyat Indonesia itu tidak menganggap itu serangan personal," ucap Mahfud di Hotel Royal Ambarukmo, Selasa, 9 Januari 2024 malam.
Prabowo Subanto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Debat Capres
- Istimewa
Mahfud juga menegaskan dalam debat juga tak menyangkut tentang rahasia negara. Mahfud mengungkapkan pertanyaaan-pertanyaan dalam debat itu merupakan pertanyaan yang biasa saja.
"Debat biasa saja. Tidak ada pertanyaan yang harus dijawab dengan membongkar rahasia negara. Gak ada. Itu pertanyaan biasa saja. Misalnya kenapa beli pesawat. Itukan bukan rahasia (negara)," ungkap Mahfud.
Guru Besar bidang Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) ini menegaskan dalam debat itu tak ada persoalan personal maupun rahasia negara yang dibahas di dalamnya. Pertanyaan tentang alutsista Indonesia juga dianggap Mahfud bukan merupakan rahasia negara.
"Orang bertanya harga pesawat. Kondisi pesawat. Peranan Indonesia dalam memimpin pertahanan di selatan selatan. Kan gak ada rahasia (negara)," ungkap Mahfud.
"Apa coba yang dirahasiakan. Gak ada yang personal dan gak ada yang rahasia. Kalau yang kemarin yang ditanyakan apa sih yang rahasia (negara)? Kok saya gak dengar," ujar Mahfud.
Budi Arie Ibaratkan Judi Online dan Pinjol Seperti Adik-Kakak, Harus Diberantas
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan semua lintas kementerian harus terlibat dalam memberantas kegiatan judi online (judol) dan p
