Simulasi Pemungutan Suara di Kawasan Elit, KPU Tangerang Cek Partisipasi Masyarakat
- VIVA.co.id/ Sherly (Tangerang)
Tangerang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara di kawasan Islamic Village, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Selasa, 30 Januari 2023.
Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar mengatakan, simulasi tersebut merupakan simulasi kedua setelah turunnya keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024.
"Jadi, kita sudah gelar simulasi sebelumnya sesuai dengan aturan yang baru terbit, yakni PKPU 25 Tahun 2023. Namun, tidak lama kemudian terbit keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024. Yang mana ditindaklanjuti dengan simulasi kedua," katanya.
Simulasi pemungutan dan perhitungan suara di kawasan Islamic Village, Tangerang.
- VIVA.co.id/ Sherly (Tangerang)
Dalam simulasi kedua ini, pihaknya memilih pemukiman elit atau perkotaan. Hal ini sebagai pendataan partisipan di kawasan perkotaan.
"Kita tahu, kawasan perkotaan terkadang memiliki angka partisipan yang rendah. Makanya, hari ini kita pilih permukiman cukup elit untuk melihat bagaimana partisipasinya untuk Pemilu 2024. Dan berkaca dari simulasi sebelumnya, kita gelar di permukiman perkampungan, dan partisipasinya cukup tinggi, hampir 90 persen," ujarnya.
Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Ahmad Subagja
Sengaja mengatakan, pelaksanaan simulasi tersebut dilaksanakan secara bertahap di 8 kota dan kabupaten Provinsi Banten.
"Kota dan Kabupaten di Banten melaksanakan simulasi bertahap, sebelumnya Kota Tangerang dan Tangerang Selatan sudah melakukannya. Dan hari ini di Kabupaten Tangerang, Cilegon, Pandeglang, dan Serang," ujarnya.
Dalam simulasi ini, nantinya pihak KPU Provinsi Banten akan merekap waktu yang digunakan untuk pemungutan dan perhitungan surat suara.
"Simulasi ini melihat bagaimana respons partisipan untuk menggunakan hak suaranya, kemudian, melihat juga estimasi waktu yang digunakan, baik itu saat pemungutan dan perhitungan surat suaranya, agar tidak ada lagi tragedi seperti tahun 2019," ujarnya.
DKPP Berhentikan Dua Penyelanggara Pemilu yang Terbukti Melanggar Kode Etik
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara Pemilu karena terbukti Langgar Kode Etik
