- Dok. Kementerian ATR/BPN
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan isi pembicaraannya dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Salah satunya mengenai pekerjaan rumah di bidang pertanahan, termasuk mafia tanah.
Dalam silaturahminya ke kediaman Ma'ruf, AHY menyampaikan terdapat sejumlah pesan penting yang disampaikan Wapres RI kepada dirinya yang baru diangkat sebagai menteri.
“Beliau mengingatkan masih banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah,” ujar AHY dalam keterangannya, Sabtu, 24 Februari 2024.
Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
- Instagram @agusyudhoyono
Langkah menyelesaikan permasalahan itulah, jelas AHY, dinilai menjadi tantangan terbesar Kementerian ATR/BPN. Hal ini di antaranya dalam mengambil keputusan mengenai sengketa pertanahan.
“Bagaimana kami bisa secara utuh, bukan juga terburu-buru atau gegabah, tapi secara utuh melihat permasalahan sengketa termasuk juga kasus-kasus yang disebabkan mafia tanah, yang merugikan rakyat,” jelasnya.
Upaya untuk menegakkan keadilan ini, sambungnya, akan dijalankan dengan tegas. Dia menekankan, Kementerian ATR/BPN akan berpihak kepada rakyat mengenai persoalan mafia tanah.
“Kalau ada rakyat yang berhadapan dengan mafia tanah, sudah pasti Kementerian ATR/BPN akan berpihak pada rakyat, akan membela rakyat jangan sampai hak mereka diinjak, apalagi masyarakat rentan,” ucapnya.
Dia berkomitmen untuk menuntaskan pekerjaan rumah dan mencapai target yang sudah dicanangkan sebelumnya. Hal tersebut bisa berjalan dengan baik jika seluruh pihak terkait ikut bekerja sama dan berkolaborasi.
“Kemarin saya sudah berkomunikasi dengan kementerian lain. Ada dengan Kementerian PUPR, Perhubungan, Pertanian, sehingga Kementerian ATR/BPN ini bisa menjadi elemen yang penting yang juga bisa membantu pembangunan. Kita ingin bersinergi, berkolaborasi. Ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menuntaskan permasalahan di bidang pertanahan,” imbuhnya.
Demokrat Sebut "Wajar dan Sah-sah Saja" Parpol KIM Minta Jatah Menteri kepada Prabowo
Partai Demokrat memaklumi keinginan partai politik sesama anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendapatkan jatah kursi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.
