- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menegaskan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan, bukan federal. Hal ini dikatakan SBY saat memberikan pengarahan di Istana Bogor.
"Tidak ada negara federasi atau konfederasi," kata Presiden dalam Rapat Kabinet Indonesia Bersatu dan kepala daerah, Jumat 6 Agustus 2010.
Dia pun meminta secara khusus Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. "Saya minta ini diluruskan," tegasnya.
Pernyataan soal bentuk negara ini dikatakan SBY saat membahas sinergi penggunaan anggaran pusat dan daerah agar bisa lebih cepat. "Saya minta Mendagri dan Menkeu merumuskan upaya peningkatan sinergi pusat dengan daerah agar lebih jelas kuat, tegas," kata dia. Pasalnya, hal ini menyangkut siapa berbuat apa, siapa yang tanggung jawab apa. Sinergi ini juga untuk menggerakkan roda pemerintah daerah.
Menurutnya, agar tujuan ini tercapai maka perlu perbaikan, penyempurnaan, dan penyederhanaan berbagai aturan. Dengan demikian, kata dia, APBD bisa lebih banyak digunakan untuk pembangunan.
Penegasan ini juga diungkapkan Presiden, kemarin, pada acara yang sama. Bermula saat SBY mengungkapkan adanya hambatan penyerapan anggaran di pusat dan daerah.
Saat mendapat laporan itu, SBY mengajak dialog kepala daerah terkait. Dalam dialog itu, kepala daerah melaporkan bahwa yang terpenting adalah penggunaan APBD itu sudah disetujui DPRD setempat.
"Ini keliru. Tidak boleh," tegas SBY. Presiden mempertanyakan mengapa penggunaan APBD tidak mengikuti garis kebijakan, tatanan, dan aturan yang ada dalam APBN.
SBY kembali mempertegas bahwa sistem di negara ini bukanlah federal, konfederasi, atau sejenisnya. Melainkan negara kesatuan. (sj)
BI Catat Penyaluran Kredit Baru Kuartal I-2024 Tumbuh Positif, Ada Tapinya
Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengungkapkan, pertumbuhan penyaluran kredit baru tersebut terjadi pada seluruh jenis kredit.
