Menag Dorong Layanan Haji Ramah Lansia hingga Umrah Backpacker
- Istimewa
JAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengawali acara Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) 2024 dengan tujuan utama untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan haji yang lebih baik kepada jemaah yang akan datang.
"Pelayanan yang akan datang harus jauh lebih baik. Saya tidak mau Rakernas ini tidak menghasilkan apapun untuk pelayanan jemaah akan datang," ungkapnya di Jakarta pada Kamis, 14 Maret 2024. Scroll lebih lanjut ya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama yang akrab disapa Gus Men, menegaskan komitmennya terhadap semangat Haji Ramah Lansia, yang menjadi salah satu warisan penting dari masa kepemimpinan Presiden Jokowi.
Gus Men menekankan perlunya persiapan yang sangat detil dalam pelayanan kepada jemaah, terutama bagi jemaah lansia. "Diperlukan program khusus untuk jemaah lansia, yang mencakup aspek perjalanan dari tanah air ke tanah suci dan kembali ke tanah air. Ini adalah prioritas yang harus diutamakan, tanpa mengabaikan pelayanan kepada jemaah lainnya," jelasnya.
"Berkaca dari pelaksanaan 2023, makanan harus diperhatikan. Terus kemudian mungkin sejak di asrama sudah diajak senam, bahkan mungkin disiapkan alat yang bisa mendeteksi lokasi lansia. Karena tahun lalu banyak yang tersesat rata-rata lansia," tambah Menag.
Selain itu, Gus Men juga mengingatkan pentingnya penanganan kuota haji. Dengan kuota haji Indonesia yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan haji, yaitu 241 ribu jemaah, ia meminta agar kuota tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
- kemenag.go.id
"Ini tidak mudah dalam organisasainya, namun kita tidak boleh menyerah dan pasrah begitu saja. Saya meyakini tim di dirjen PHU saat ini adalah terbaik. Jadi buktikan," tegasnya kepada peserta Rapat Kerja Nasional.
Gus Men juga menegaskan bahwa tidak boleh ada kelalaian dalam pelayanan kepada jemaah, terlebih lagi terkait dengan praktik korupsi. Oleh karena itu, Menteri Agama meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk terlibat secara langsung dalam pengawasan pelaksanaan haji 2024. Selain itu, Kementerian Agama juga telah mengontrak pengacara untuk memastikan bahwa semua kontrak terkait dengan haji berjalan dengan baik dan tanpa kesalahan.