MK: Sidang Sengketa Pilpres Langsung Baca Putusan pada 22 April

Hakim Mahkamah Konstitusi gelar sidang
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menegaskan sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) belum selesai. Menurut dia, agenda sidang berikutnya bakal digelar pekan depan.

img_title Kapolri Suyudi Beberkan Langkah Polri Dukung Asta Cita, Penegakan Hukum Berkeadilan hingga Pelayanan Humanis

“Sidang lagi pada 22 April 2024,” kata Fajar saat dikonfirmasi pada Senin, 15 April 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Fajar menuturkan, agenda sidang pada 22 April 2024 yakni pengucapan keputusan. Artinya, MK sudah tidak ada lagi pemanggilan saksi, tapi tetap dilakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

img_title Kunjungi Kilang Cilacap, Gibran Apresiasi Ibu-Ibu yang Kumpulkan Minyak Jelantah untuk Jadi Bahan Bakar Pesawat

“RPH terus berlangsung dan 22 April 2024 sidang untuk pengucapan putusan,” kata Fajar.

Suhartoyo (kanan) saat sidang putusan syarat usia capres cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK)

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

img_title Dipanggil Prabowo, BRIN Bakal Percepat Riset Vaksin Malaria

Diketahui, sidang sengketa Pilpres 2024 dimulai sejak pada 27 Maret 2024. Secara maraton setiap harinya, MK mengagendakan sidang tahap demi tahap mulai dari mendengarkan permohonan pemohon, jawaban termohon dan pihak terkait. MK juga sudah mendengarkan keterangan saksi dibawa oleh pemohon, termohon dan pihak terkait.

Bahkan, menghadirkan empat menteri yang dinilai perlu digali keterangannya yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat, 5 April 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebagai informasi, pada sidang sengketa Pilpres 2024 terdapat dua pihak pemohon yaitu Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Imin) dan Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sedangkan, pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), kemudian sebagai pihak terkait adalah Bawaslu RI dan Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti

Mendikdasmen Beri Kabar Baik! Guru Non ASN Tak Akan di-PHK Meski Tidak Lulus Tes CPNS

Presiden Prabowo melalui Kemendikdasmen siap mengalihstatuskan sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi guru PPPK penuh waktu tanpa tes mulai bulan Januari 2027

img_title
VIVA.co.id
28 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut